REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira mengaku, sependapat dengan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, soal dua pasang calon presiden yang maju dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang. Menurut Andreas, potensi terjadi politik identitas tidak tergantung pada dua pasangan atau tiga atau lebih pasangan yang bertarung di Pilpres nanti, tetapi tergantung pada siapa pasangan Capres/Cawapres nanti.
"Sadar atau tidak kah mereka bahwa menggunakan politik identitas di republik ini akan sangat berbahaya bagi polarisasi politik yang bisa mengarah pada keretakan sosial masyarakat bangsa ini. Kasus pilkada DKI 2017 justru terjadi berawal dari 3 pasangan Cagub/Cawagub yg bertarung di putaran pertama dan semakin meruncing justru pada putaran ke-2," kata Andreas kepada wartawan, Jumat (26/8).
Andreas menjelaskan, secara konstusional diatur bahwa calon presiden yang memenangkan kontestasi pilpres harus didukung oleh 50 persen+1. Artinya, kalau hanya dua pasangan maka pemilu hampir pasti hanya berlangsung satu putaran.
"Sehingga, ini juga akan lebih mengefisienkan pembiayaan demokrasi kita dari segi finansial maupun dari segi waktu. Anggaran pilpres utk putaran ke-2 bisa dihemat, begitupun bangsa ini bisa lebih berkonsentrasi untuk bekerja menghadapi berbagai tantangan-tantangan lain yang tidak kalah pentingnya," ujarnya.
Sementara itu dari segi proses politik, Andreas mengatakan, hal tersebut akan lebih memudahkan pembentukan positioning pemerintahan ke depan sejak awal. Karena yang memenangkan kontestasi berada di pemerintahan sementara yang kalah berada di luar pemerintahan.
"Kalau lebih dari dua pasangan akan menimbulkan perombakan positioning yang menghadapi putaran kedua, yang tentunya akan berakibat pada kerekatan relasi proses politik ke depan," ungkapnya.
"Namun tentu ini semua sangat tergantung pada proses dialog dan deal politik elite yang akan berlangsung dalam massa pra pendaftaran capres/cawapres," imbuhnya.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP siap menghadapi Pilpres 2024 dengan kemungkinan dua atau lebih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Namun, Hasto mengatakan, dalam situasi ketika pemulihan ekonomi belum sepenuhnya pulih, dan ketidakpastian global, Indonesia memerlukan pelaksanaan pilpres yang demokratis, cepat, kredibel, dan bagaimana memastikan hanya berlangsung satu putaran.
"Kalau tentang Pilpres, mau beberapa calon, PDIP ngalir saja, dua calon tiga calon kita siap. Hanya kan politik ini kita harus melihat konteksnya," kata Hasto usai menjadi pembicara Diskusi Menyongsong Pemilu 2024: Kesiapan, Antisipasi dan Proyeksi yang digelar oleh Kedeputian Bidang Kebijakan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di Jakarta, dalam siaran pers, Kamis (25/8).
Hasto mengatakan, pilpres yang berlangsung satu putaran dapat terwujud apabila dilakukan langkah konsolidasi dan mendorong kerja sama parpol di depan sehingga mengarah pada dua pasangan calon atau paslon. "Ini yang ideal berdasarkan konteks saat ini, meski PDIP siap bertanding dengan dua atau tiga paslon. Sekiranya tiga paslon, pada putaran kedua pasti akan terjadi deal-deal politik baru. Jadi kenapa tidak membangun kesepahaman di depan saja," kata Hasto.
Soal dua pasangan calon akan menghindarkan diri dari politik identitas, Hasto mengatakan, politik Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa. “Politik itu membangun peradaban. Jangan dibawa mundur. Mereka yang menggunakan politik identitas dan politik primordial, biasanya miskin kinerja, tidak punya prestasi, maka digunakan cara-cara yang tidak cerdas, tidak bijak, dan tidak membangun peradaban," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
