REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa memberikan tanggapannya terkait desakan mundur oleh Majelis DPP PPP menyusul pidatonya soal 'amplop untuk kiai'. Suharso mengaku, secara fisik belum menerima surat tersebut, namun sudah melihatnya beredar di masyarakat.
Selain itu, menurut dia, tak ada mekanisme permintaan mengundurkan diri melalui surat di partainya. “Secara fisik itu surat saya belum terima. Tapi saya lihat sudah beredar di masyarakat. Kedua, mekanisme itu tidak dikenal di partainya. Ketiga, saya memahaminya sebagai permintaan tabayun, untuk dijelaskan,” jelas Suharso di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (25/8).
Ia menjelaskan, beredarnya potongan video pidatonya di KPK tersebut tidak pas dan tidak adil. Sebab, pidato yang disampaikannya tersebut berkesinambungan dengan pidato dari tokoh lainnya. Pidato tersebut, ujarnya, dalam rangka edukasi untuk membangun budaya politik yang cerdas dan berintegritas.
“Apa yang saya sampaikan adalah berkesinambungan dengan apa yang disampaikan deputi pendidikan dan peran serta masyasrakat dan juga Wakil Ketua KPK,” kata dia.
Suharso menilai, ada kepentingan-kepentingan tertentu mengingat sudah memasuki tahun politik. Namun demikian, ia menegaskan, pernyataannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai konteksnya. Ia juga menyebut, tak ada keinginan untuk melecehkan kiai.
“Tapi itu sama sekali tidak ada keinginan saya untuk kemudian melecehkan kiai yang saya hormati. Ya nggak mungkin lah karena PPP ini kan didirikan dan pondasinya adalah oleh para kyai oleh para ulama-ulama. Jadi nggak mungkin,” ungkap dia.
Karena itu, Suharso menilai masalah ini hanya merupakan kesalahpahaman saja dan tak menjadi konflik di PPP. “Saya kira ini bukan konflik ya. Ini cuma kesalahpahaman kalau menurut saya. Kesalahpahaman saja dan ya kalau ada yang manas-manasin ya itu nanti kita lihatlah,” kata Suharso.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
