REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengalokasikan sebesar Rp 30 triliun untuk pada 2022 untuk menyediakan akses ke perumahan murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sampai dengan Juni 2022, Pemerintah telah mencapai target sebesar 49,78 persen dari total target sebesar 200 ribu perumahan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung pemilikan rumah bagi seluruh masyarakat. Bagi MBR, ada skema kredit bersubsidi (FLPP) untuk menekan backlog yang dananya berasal dari APBN.
"Selama ini APBN telah bekerja keras untuk dapat memberikan manfaat kepada berbagai segmen masyarakat yang membutuhkan," katanya dalam keterangan, Senin (22/8/2022).
Tahun ini, pemerintah menargetkan sebanyak 200 ribu unit rumah untuk masyarakat berpendapat rendah. Sumber dana sebesar Rp 30 triliun tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Penyalurannya melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 21,1 triliun, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebesar Rp 19,1 triliun, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF sebesar Rp 2 triliun.
Sisa dananya didapat dari penerbitan surat utang yang dilakukan oleh SMF dan dari pengembalian pokok yang diterima BP Tapera maupun SMF. Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo mengatakan bahwa dalam menjalankan program, SMF menggunakan dana PMN yang diterima dan kemudian dikombinasikan melalui penerbitan surat utang (leverage).
"KPR Subsidi ini berasal dari APBN, sehingga pajak berperan sangat penting bagi kehidupan bernegara karena bisa memberikan manfaat subsidi khususnya untuk program pemilikan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan," katanya.
Sejak Agustus tahun 2018 hingga Juni 2022, SMF telah berhasil menyalurkan dana KPR FLPP sebesar Rp 11,2 triliun untuk 318.413 unit rumah. Sejauh ini, pemerintah telah menyalurkan Rp 97,44 triliun dana APBN untuk fasilitas Program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).
Skema ini memiliki angsuran tetap selama 20 tahun. Sejak tahun 2010 hingga Juni 2022, Program FLPP meliputi pemilikan rumah sebanyak 1,1 juta unit di seluruh Indonesia dengan nilai sekitar Rp 97,44 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
