REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Anggota Dewan Keamanan PBB terpecah saat membahas tentang pencabutan pengecualian larangan perjalanan bagi sejumlah pejabat Taliban, Senin (22/8/2022). Menurut beberapa sumber diplomatik, pro dan kontra terjadi dalam diskusi.
Sumber-sumber diplomatik tersebut mengungkapkan, beberapa negara Barat ingin pengecualian larangan perjalanan yang saat ini berlaku terhadap 13 pejabat Taliban dikurangi. Mereka menyoroti kegagalan Taliban dalam menegakkan komitmennya di bidang hak asasi manusia (HAM) sejak menguasai kembali Afghanistan Agustus tahun lalu.
Sementara itu, Rusia dan China mendukung perpanjangan reguler terhadap 13 pejabat Taliban yang tercantum dalam daftar pengecualian. Mereka menilai, pengecualian tersebut masih diperlukan. Pembahasan terkait masalah ini masih akan berlanjut di Dewan Keamanan PBB. Selama diskusi berlangsung, 13 pejabat Taliban yang masuk daftar pengecualian dilarang melakukan perjalanan.
Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Mutaqqi cukup prihatin dengan pembahasan mengenai pencabutan atau perpanjangan pengecualian larangan perjalanan terhadap sejumlah pejabat di kelompoknya. Dia meminta Dewan Keamanan untuk tidak menggunakan sanksi sebagai alat tekanan.
Menurut Mutaqqi, seharusnya semua sanksi terhadap pejabat Taliban dicabut. “Jika larangan perjalanan diperpanjang, itu akan menciptakan jarak daripada mempromosikan dialog dan keterlibatan, hasil yang harus dicegah,” tulis Mutaqqi di akun Twitter-nya pada Sabtu (20/8/2022) pekan lalu, dikutip laman Al Arabiya.
Di bawah resolusi Dewan Keamanan 2011, 135 pemimpin Taliban tunduk pada rezim sanksi yang mencakup pembekuan aset dan larangan perjalanan Sebanyak 13 pejabat Taliban mendapat pengecualian larangan bepergian guna memungkinkan mereka bertemu dengan pejabat dari negara lain di luar negeri. Daftar pengecualian diperbarui secara berkala.
Pada Jumat (19/8/2022) pekan lalu, masa berlaku pengecualian larangan perjalanan terhadap 13 pejabat Taliban berakhir. Irlandia menyatakan keberatan dengan perpanjangan otomatis untuk satu bulan ke depan. Oleh sebab itu Dewan Keamanan PBB bersidang untuk membahas hal tersebut.
Pada Juni lalu, Komite Sanksi yang terdiri dari 15 anggota Dewan Keamanan, telah menghapus dua menteri Taliban yang bertanggung jawab untuk pendidikan dari daftar pengecualian larangan perjalanan. Langkah itu sebagai pembalasan atas pengurangan drastis hak-hak perempuan dan anak perempuan yang dipaksakan rezim Taliban.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
