Sabtu 20 Aug 2022 18:50 WIB

9 Negara Eropa Kritik Israel Tutup Kantor 7 Organisasi HAM Palestina

PBB pun telah mengkritik langkah Israel menutup 7 lembaga advokasi dan HAM Palestina.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Nidia Zuraya
 Bendera Palestina dicabut dari sebuah gedung oleh otoritas Israel setelah dipasang oleh kelompok advokasi yang mempromosikan koeksistensi antara Palestina dan Israel, di Ramat Gan, Israel, Rabu, 1 Juni 2022. Sembilan negara anggota Uni Eropa mengkritik tindakan Israel menutup paksa kantor tujuh organisasi hak asasi manusia (HAM) Palestina. Menurut mereka, aksi Israel tidak dapat diterima.
Foto: AP/Oded Balilty
Bendera Palestina dicabut dari sebuah gedung oleh otoritas Israel setelah dipasang oleh kelompok advokasi yang mempromosikan koeksistensi antara Palestina dan Israel, di Ramat Gan, Israel, Rabu, 1 Juni 2022. Sembilan negara anggota Uni Eropa mengkritik tindakan Israel menutup paksa kantor tujuh organisasi hak asasi manusia (HAM) Palestina. Menurut mereka, aksi Israel tidak dapat diterima.

REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS – Sembilan negara anggota Uni Eropa mengkritik tindakan Israel menutup paksa kantor tujuh organisasi hak asasi manusia (HAM) Palestina. Menurut mereka, aksi Israel tidak dapat diterima.

“Kami sangat prihatin dengan penggerebekan yang terjadi pada 18 Agustus, sebagai bagian dari pengurangan ruang yang mengkhawatirkan bagi masyarakat sipil di kawasan tersebut. Tindakan ini tidak dapat diterima,” kata kementerian luar negeri Belgia, Denmark, Prancis, Jerman, Irlandia, Italia, Belanda, Spanyol, dan Swedia dalam sebuah pernyataan bersama menanggapi penutupan kantor tujuh organisasi HAM Palestina, dikutip laman Al Arabiya, Sabtu (20/8/2022). 

Baca Juga

Menurut sembilan negara Eropa tersebut, penutupan kantor organisasi-organisasi HAM Palestina itu bisa memiliki dampak terhadap prospek solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. “Masyarakat sipil yang bebas dan kuat sangat diperlukan untuk mempromosikan nilai-nilai demokratis serta untuk solusi dua negara,” kata mereka.

Sebelumnya PBB pun telah mengkritik langkah Israel menutup tujuh lembaga advokasi dan HAM Palestina. PBB menilai, tindakan tersebut mempengaruhi semua organisasi HAM yang bekerja dan beroperasi di wilayah pendudukan Palestina.

“Upaya penutupan kantor organisasi-organisasi ini merupakan yang terbaru dari serangkaian tindakan oleh Israel yang semakin membatasi kemampuan HAM, pekerjaan kemanusiaan dan pembangunan di wilayah pendudukan Palestina, yang mempengaruhi semua lembaga yang bekerja untuk mempromosikan HAM, pembangunan, dan memberikan bantuan,” kata Badan PBB dan Asosiasi Badan Pembangunan Internasional dalam sebuah pernyataan, dikutip laman UN News, Kamis (18/8).

Badan PBB dan Asosiasi Pembangunan Internasional mendesak Israel membiarkan organisasi-organisasi HAM Palestina itu kembali beroperasi. “Kami mendesak Pemerintah Israel untuk menahan diri dari tindakan apa pun yang akan mencegah organisasi-organisasi ini melanjutkan pekerjaan kritis HAM, kemanusiaan, dan pembangunan mereka di wilayah pendudukan Palestina,” katanya.

Tujuh organisasi HAM Palestina yang menjadi sasaran penggerebekan dan penutupan Israel adalah Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, Al Haq, Bisan Center for Research and Development, Defense for Children International-Palestine, Health Work Committees (HWC), Union of Agricultural Work Committees (UAWC), serta the Union of Palestinian Women’s Committees (UPWC). Israel menuding organisasi-organisasi tersebut terafiliasi dengan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) yang sudah ditetapkan sebagai organisasi teroris.

Pada Rabu (17/8) lalu, Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz telah menuding bahwa lembaga-lembaga advokasi yang menjadi sasaran penggerebekan hanyalah kamuflase. “(Mereka) beroperasi dengan kedok melakukan kegiatan kemanusiaan untuk memajukan tujuan organisasi teroris PFLP, untuk memperkuat organisasi tersebut, dan merekrut operasi,” ucapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement