REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jika pemerintah jadi menaikan harga Pertalite pada pekan depan artinya akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan berdampak signifikan pada perekonomian rakyat yang baru pulih dari pandemi. Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai mau tidak mau pemerintah perlu memberikan stimulus tambahan bagi masyarakat yang terdampak atas kenaikan harga Pertalite ini.
"Tinggal pemerintah harus memberikan stimulus tambahan bagi masyarakat terdampak. Misalnya dengan memberikan BLT atau kebijakan lain bagi masyarakat rentan. Apalagi ditengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi Covid-19," ujar Mamit kepada Republika.co.id, Jumat (19/8/2022).
Mamit mengingatkan pemerintah, jika tidak ada langkah preventif maka gejolak akar rumput tak terelakan. "Aksi penolakan saya kira akan banyak dilakukan oleh elemen masyarakat. Tinggal bagaimana pemerintah bisa mengendalikan dari dampak sosial tersebut. Apakah bisa segera di amankan atau akan berkelanjutan," tambah Mamit.
Mamit menjelaskan kenaikan harga Pertalite akan menggerus daya beli masyarakat. Sebab, kenaikan BBM pasti turut mengerek harga barang serta harga jasa yang harus dikeluarkan masyarakat.
Selain itu, ditengah kondisi tersendatnya kenaikan upah maka akan semakin meningkatkan beban ekonomi masyarakat. "Tuntutan kenaikan upah pasti akan terjadi seiring meningkatnya beban ekonomi yang harus ditanggung.
Jadi semua kita kembalikan kepada pemerintah apakah siap dengan kondisi tersebut. Kenaikan ini pastinya akan memberikan ruang fiskal bagi pemerintah dalam mengatur keuangan APBN kita," ujar Mamit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
