Thursday, 3 Rabiul Awwal 1444 / 29 September 2022

SBY: Pos di Malaysia Strategis

Kamis 18 Aug 2022 06:53 WIB

Red: Ratna Puspita

Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) mengikuti upacara HUTke-77 RI di Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, Rabu (17/8/2022). Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur menggelar upacara dan syukuran bersama perwakilan masyarakat Indonesia di Malaysia secara terbatas untuk memperingati HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) mengikuti upacara HUTke-77 RI di Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, Rabu (17/8/2022). Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur menggelar upacara dan syukuran bersama perwakilan masyarakat Indonesia di Malaysia secara terbatas untuk memperingati HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Foto: ANTARA/Virna Puspa Setyorini
Jumlah masyarakat Indonesia di Malaysia terbesar di seluruh dunia.

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR – Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pos Kedutaan Besar RI di Malaysia strategis. Sebab, pos di Malaysia menghadapi permasalahan kompleks dan besar sehingga memerlukan solusi, kesabaran dan kebijaksanaan yang baik untuk menyelesaikannya.

"Kita tahu pos Malaysia, pos Kuala Lumpur adalah pos strategis. Waktu saya memimpin, kita pilih beliau-beliau yang cakap untuk menjadi duta besar di negeri ini," kata Susilo Bambang Yudhoyono yang akrab disapa SBY saat menghadiri syukuran peringatan HUT Kemerdekaan ke-77 RI di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Rabu (17/8/2022).

Baca Juga

Menurut dia, pos di Malaysia strategis bukan karena hanya tentang letaknya yang dekat dengan Jakarta, Malaysia adalah anggota ASEAN, Malaysia satu rumpun dengan Indonesia, tetapi memang permasalahan yang dihadapi dapat dikatakan besar. "Bukan hanya cukup besar. Kompleks, besar, memerlukan solusi dan memerlukan juga kesabaran, serta kebijaksanaan yang baik," ujar SBY.

Jika permasalahan tersebut ada di Indonesia, ia mengatakan tentu bisa dipecahkan dengan cepat. Namun, karena semua itu ada di luar Tanah Air maka harus bekerja sama dengan Pemerintah Malaysia.

Karena itu, SBY mengatakan, diperlukan seorang duta besar dengan kapasitas yang mampu dan cakap untuk mengemban tugas itu. "Saya tahu, beliau (Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono) memiliki jam terbang di sini. Memahami persoalan dan punya banyak solusi, sehingga tidak salah jika Presiden Jokowi mengangkat beliau menjadi duta besar," ujar dia.

Menurut dia, sejak datang ke Kuala Lumpur, dirinya sudah berbincang dengan Duta Besar Hermono dan mengingat kembali bagaimana ia bersama dengan para menteri saat itu berpikir serius untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Malaysia.

"Kadang-kadang ada yang sensitif, kadang-kadang memerlukan lobi dan pendekatan dan juga kecakapan kita dalam berdiplomasi. Tapi saya yakin Pak Hermono dengan kebersamaan tadi, kontribusi dari masyarakat Indonesia yang ada di negeri ini, seberat apa pun persoalannya akan bisa diatasi," kata SBY.

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Malaysia Hermono mengatakan, jumlah masyarakat Indonesia di Malaysia terbesar di seluruh dunia. Jika berbicara soal pekerja migran Indonesia (PMI) di seluruh dunia, maka setidaknya 40 persen ada di Malaysia, dengan berbagai macam permasalahannya.

"Tapi Alhamdulillah kami punya staf sangat solid. Ada sekitar 200 staf di sini, di Washington DC saja enggak sampai 200 ya," kata Hermono.

Ia mengatakan, KBRI Kuala Lumpur mendapat dukungan kuat dari organisasi masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia sehingga sangat membantu tugas mereka. "Selama ini organisasi masyarakat sendiri-sendiri, sekarang kita 'pool' jadi satu, jadi mitra KBRI untuk selesaikan masalah yang kita hadapi. Ini sangat efektif karena mereka ada di lapangan, mereka lebih tahu," ujar dia.

Hermono mengatakan, kompleksitas permasalahan yang dihadapi KBRI Kuala Lumpur tidak ada di negara lain. Jika dilihat setidaknya ada 352.000 PMI yang memiliki dokumen, yang artinya memiliki izin kerja, namun yang tidak memiliki dokumen tidak ada yang tahu jumlahnya.

"Mungkin ada di sekitar 1,6 juta sampai dua juta yang tidak berdokumen dan coba kita selesaikan. Mudah-mudahan secara bertahap dapat diselesaikan," ujar Hermono.

Keberadaan Presiden RI ke-6 SBY beserta sejumlah mantan menteri dan wakil menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu II di Kuala Lumpur bertepatan dengan rangkaian acaranya memberikan kuliah umum atas undangan Universiti Kebangsaan Malaysia di Bangi, Selangor.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA