Thursday, 10 Rabiul Awwal 1444 / 06 October 2022

PKS: Indonesia Harus Makin Dewasa dalam Bernegara

Rabu 17 Aug 2022 06:43 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Ratna Puspita

Ilustrasi. Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Mulyanto berharap, Indonesia yang berusia ke-77 tahun makin dewasa dalam bernegara.

Ilustrasi. Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Mulyanto berharap, Indonesia yang berusia ke-77 tahun makin dewasa dalam bernegara.

PKS mengatakan, sudah saatnya Indonesia masuk ke demokrasi yang subtansial.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Mulyanto menyampaikan sejumlah harapan untuk Indonesia di usianya ke-77 tahun. Menurutnya, di usia tersebut Indonesia harus semakin dewasa dalam bernegara.

"Terutama dalam mengelola dinamika perbedaan pandangan dalam demokrasi," ujar Mulyanto, Selasa (16/8).

Baca Juga

Indonesia juga sudah harus meninggalkan fase transisi dari demokrasi saat ini. Ia mengatakan, sudah saatnya Indonesia masuk ke dalam demokrasi yang substansial. 

“Sehingga, sumber daya energi bangsa dapat secara optimal didayagunakan bagi pembangunan nasional," ujar Mulyanto.

Penegakan hukum di Indonesia juga harus lebih transparan, akuntabel, dan adil sehingga dapat memayungi proses demokrasi ke depan. Di samping itu, dampak pandemi Covid-19 yang belum usai, krisis global yang dipicu oleh perang Rusia-Ukraina, dan turbulensi harga migas dan pangan memicu inflasi nasional pada bulan Juli sebesar 4.9 persen (y-on-y) tertinggi sejak 2015. Ini juga harus menjadi perhatian khusus pemerintah.

"Kita harus lebih hati-hati dalam mengelola sektor migas dan pangan, baik dari sisi ketersediaan maupun harga," ujar Mulyanto.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, pemerintah harus memberikan dukungan sepenuhnya terhadap tahapan pemilu yang sedang disiapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2022, Jokowi menegaskan agar tak ada lagi politik identitas, politisasi agama, serta polarisasi sosial dalam penyelenggaraan pemilu ini.

“Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial,” ujar Jokowi, Selasa (16/8/2022).

Ia mengatakan, demokrasi di Indonesia harus semakin dewasa. Selain itu, konsolidasi nasional dinilainya juga perlu untuk terus diperkuat.

Jokowi pun mengapresiasi para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga tokoh kebudayaan yang telah berkontribusi besar dalam memperkokoh fondasi kebangsaan, serta merawat persatuan dan kesatuan nasional. Selain itu, ia juga berharap adanya dukungan dari semua lembaga negara untuk menjaga dan membangun demokrasi di Indonesia, serta memperkokoh ideologi bangsa. 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA