Kamis 11 Aug 2022 16:31 WIB

Hore! Pemerintah Berencana Tambah Subsidi KUR Hingga Rp 320 Triliun

Menkeu menyebut realisasi penyaluran KUR saat ini sebesar Rp 270 triliun

Rep: Novita Intan/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pemerintah berencana menaikkan target volume penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp 320 triliun pada 2024. Saat ini jumlah KUR yang disalurkan oleh pemerintah melalui perbankan termasuk perbankan syariah sebesar Rp 270 triliun.
Foto: Prayogi/Republika
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pemerintah berencana menaikkan target volume penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp 320 triliun pada 2024. Saat ini jumlah KUR yang disalurkan oleh pemerintah melalui perbankan termasuk perbankan syariah sebesar Rp 270 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah berencana menaikkan target volume penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp 320 triliun pada 2024. Saat ini jumlah KUR yang disalurkan oleh pemerintah melalui perbankan termasuk perbankan syariah sebesar Rp 270 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dalam skema KUR pelaku usaha kecil yang meminjam dana melalui perbankan hanya membayar suku bunga dengan beban yang sangat minim. Hal ini karena diberi subsidi oleh pemerintah hingga mencapai lebih dari Rp 24 triliun.

"Angka Rp 320 triliun merupakan sebuah nilai yang sangat besar," ujarnya saat webinar Forum Kedutaan Besar AS bertajuk Perempuan dalam Fintek, Kamis (11/8/2022).

Menurutnya subsidi KUR merupakan salah satu dorongan agar modal yang ada pada perbankan bisa disalurkan bagi UMKM, selain pemerintah mengurangi beban bagi UMKM dalam bentuk subsidi bunga. Kendati begitu Sri Mulyani menyebut masih terdapat banyak UMKM yang tidak mampu masuk ke dalam sistem perbankan atau unbankable, sehingga diberikan upaya pemberdayaan atau diikutsertakan program dana bergulir yang dikelola Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Kementerian Keuangan.

Selain itu terdapat pula lembaga keuangan bukan bank seperti PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) yang memberikan modal dengan syarat pinjaman yang jauh lebih berbeda dan tidak serumit perbankan. Hal ini bertujuan untuk menjangkau sampai kepada usaha kecil yang levelnya ultra mikro .

"Itu semuanya adalah pemahaman yang lebih ke bawah lagi level akar rumput karena kita tahu banyak UMKM yang memang belum bisa, belum memenuhi syarat, dan belum cukup untuk bisa masuk ke perbankan," ucapnya.

Di samping itu, Sri Mulyani menyebut pemulihan ekonomi dan kesejahteraan rakyat merupakan urusan seluruh pihak. Meski saat ini  pandemi Covid-19 relatif bisa dijaga, kata dia kondisi global dan geopolitik tetap harus diwaspadai karena memberikan risiko yang berbeda dan baru.

"Setiap pihak, setiap kelompok, atau setiap instrumen memiliki peran yang sangat penting di dalam memulihkan kesejahteraan dan pemulihan ekonomi nasional yang selama dua tahun lebih, bahkan hampir tiga tahun masih dipengaruhi dan mendapatkan dampak yang tidak ringan dari pandemi," ucapnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi domestik berhasil tumbuh 5,44 persen (year-on-year/yoy) pada kuartal II 2022. Hal ini merupakan pertumbuhan cukup impresif apalagi jika dilihat pertumbuhan kuartal II 2021 yang sebesar 7,07 persen (yoy).

Menurutnya realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2022 merupakan momentum pemulihan yang akan terus dijaga bersama. Sri Mulyani juga mengingatkan saat ini perjalanan masih harus dilalui bersama dan diharapkan dengan kerja sama yang baik, kelas masyarakat paling bawah yang terkena dampak negatif dari pandemi dan kemunculan berbagai risiko ekonomi baru, bisa diringankan atau bahkan dipulihkan secara penuh.

"Ini merupakan suatu ikhtiar yang tidak pernah berhenti dan tidak mengenal menyerah meskipun dihadapkan pada pandemi yang mengancam jiwa dan kesehatan. Namun semua pemangku kepentingan terus berupaya untuk memulihkan berbagai kegiatan, terutama kegiatan ekonomi," tuturnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement