Thursday, 10 Rabiul Awwal 1444 / 06 October 2022

Kominfo Pastikan Batas Akhir Penghentian Siaran TV Analog pada 2 November 2022.

Kamis 11 Aug 2022 13:13 WIB

Red: Nidia Zuraya

Warga menonton televisi di rumahnya (ilustrasi). Proses Analog Switch Off (ASO) atau migrasi dari siaran tv analog ke digital akan segera dimulai, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menetapkan tahapan migrasi mulai 17 Agustus 2021 hingga 2 November 2022.

Warga menonton televisi di rumahnya (ilustrasi). Proses Analog Switch Off (ASO) atau migrasi dari siaran tv analog ke digital akan segera dimulai, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menetapkan tahapan migrasi mulai 17 Agustus 2021 hingga 2 November 2022.

Foto: ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Pemerintah secara bertahap menghentikan siaran tv analog di berbagai daerah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika memastikan batas akhir penghentian siaran televisi terestrial analog tetap pada 2 November 2022, menanggapi putusan hak uji materiil (judicial review) dari Mahkamah Agung.

"Secara prinsip, migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital tetap berlanjut dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Kementerian Kominfo dalam keterangan resmi yang diunggah di situs mereka, Kamis (11/8/2022).

Baca Juga

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan penghentian siaran televisi terestrial dengan teknologi analog, atau dikenal sebagai analog switch off (ASO), paling lambat dua tahun setelah aturan tersebut disahkan.

Berdasarkan rujukan undang-undang tersebut, maka analog switch off (ASO) paling lambat pada 2 November 2022. Mahkamah Agung pada 2 Agustus lalu mengabulkan Hak Uji Materiil Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, yang diajukan oleh Lombok Nuansa Televisi (Lombok TV).

Berdasarkan putusan tersebut, Mahkamah Agung membatalkan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, yang berbunyi "LPP, LPS, dan/atau LPK menyediakan layanan program siaran dengan menyewa slot multipleksing kepada penyelenggara multipleksing".

"Kementerian Kominfo perlu menyampaikan ke masyarakat bahwa ketentuan lain dalam PP 46/2021 yang mengatur mengenai implementasi migrasi televisi digital tidak dibatalkan oleh Mahkamah Agung," kata Kominfo.

Kominfo menyatakan belum menerima salinan Putusan Mahkamah Agung terhadap uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran hingga tanggal 10 Agustus. Kementerian masih menunggu berkas salinan putusan Mahkamah Agung tersebut.

"Hingga saat ini, masih mengkaji berdasarkan informasi dari pemberitaan. Kajian komprehensif baru dapat dilakukan setelah diterimanya salinan putusan, termasuk langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Kementerian Kominfo sebagai dampak dari Putusan MA tersebut," tulis Kementerian Kominfo dalam keterangan resmi tersebut.

Pemerintah secara bertahap menghentikan siaran televisi analog di berbagai wilayah di Indonesia.

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA