Sunday, 29 Safar 1444 / 25 September 2022

Saksi-Saksi Sebut Dinas PUPR Kabupaten Bogor Jadi Sasaran Pemerasan Auditor BPK

Rabu 10 Aug 2022 18:40 WIB

Red: Andri Saubani

Suasana sidang kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan dengan terdakwa Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin di Pengadilan Negeri Bandung. (ilustrasi)

Suasana sidang kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan dengan terdakwa Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin di Pengadilan Negeri Bandung. (ilustrasi)

Foto: REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Dinas PUPR Kabupaten Bogor memberikan uang senilai Rp 645 juta kepada auditor BPK.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Para saksi yang dihadirkan oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Bawat, Rabu (10/8/2022) menyebutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor menjadi sasaran pemerasan oleh auditor BPK. Hal ini terungkap dalam persidangan untuk terdakwa Adam Maulana. 

Salah satu saksi, Gantra Lenggana yang merupakan Kabid di DPUPR bersaksi bahwa, terdakwa selaku Sekretaris DPUPR nampak dalam tekanan saat menginstruksikan sejumlah anak buahnya agar mengumpulkan uang untuk auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat.

Baca Juga

"Beliau mengumpulkan kami, seperti ada beban yang dipikul. Saat itu beban permintaan uang besar dari BPK, kita berembuk," katanya pada persidangan yang dipimpin ketua majelis hakim Hera Kartiningsih.

Genta mengaku terpaksa ikut memberikan iuran dengan uang pribadi sebanyak tiga kali. Dengan nominal masing-masing senilai Rp 4 juta.

"Saya ingin membantu karena untuk kebersamaan. Ini diberikan untuk BPK. Yang jelas permintaan dari BPK. Itu PUPR iuran," terang Gantra.

Senada, Khairul Amarullah Kasi di DPUPR Kabupaten Bogor menyebutkan bahwa terdakwa Adam berpesan kepada dirinya mengenai permintaan uang ke salah satu kontraktor lantaran adanya permintaan BPK.

"Beliau (Adam) diminta oleh BPK. Pusing waktu itu, intinya ini ada permintaan. Akhirnya ke Ibu Nani (kontraktor), bahwa ada permintaan dari BPK. Oke katanya," kata Kahirul.

Sementara saksi lainnya, Iwan Setiawan yang merupakan staf di DPUPR Kabupaten Bogor berlaku sebagai pengepul uang yang dikumpulkan oleh DPUPR. Ia menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa Rizki Taufik Hidayat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) di DPUPR Kabupaten Bogor.

Kemudian dari Rizki diserahkan ke terdakwa Ihsan Ayatullah Kasubid Kasda Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang juga kerap dimintai uang oleh auditor BPK. Namun, satu waktu Iwan mengaku sempat dimarahi oleh terdakwa Adam lantaran menyalurkan uang terlalu besar. Pasalnya, auditor BPK sering kali meminta uang.

"(Disalurkan) Rp 35 juta kepada Pak Ihsan. Pak Adam marah, kenapa dikasih sebesar Rp35 juta. Karena nanti ada permintaan lagi dari BPK. Pak Adam berat. Karena alasannya minta-minta lagi," kata Iwan Setiawan.

Persidangan tersebut mengungkap DPUPR Kabupaten Bogor memberikan uang senilai Rp 645 juta kepada auditor BPK. Pada agenda pemeriksaan saksi-saksi kali ini, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan enam saksi dari DPUPR Kabupaten Bogor untuk empat terdakwa dugaan suap auditor BPK RI Perwakilan Jawa Barat.

Empat terdakwa tersebut Bupati nonaktif Ade Yasin, Kasubag Kasda Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ihsan Ayatullah, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Adam Maulana, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Rizki Tufik Hidayat.

 

photo
Bupati Bogor Ade Yasin Ditangkap KPK - (info)

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA