Thursday, 10 Rabiul Awwal 1444 / 06 October 2022

Pemerintah Kepulauan Solomon Usulkan Penundaan Pemilu

Rabu 10 Aug 2022 00:35 WIB

Rep: Lintar Satria/ Red: Esthi Maharani

Perdana Menteri China Li Keqiang, kiri, dan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare meninjau pengawal kehormatan saat upacara penyambutan di Aula Besar Rakyat di Beijing, Rabu, 9 Oktober 2019.

Perdana Menteri China Li Keqiang, kiri, dan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare meninjau pengawal kehormatan saat upacara penyambutan di Aula Besar Rakyat di Beijing, Rabu, 9 Oktober 2019.

Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein
Pemerintah Kepulauan Solomon mengirimkan proposal usulan menunda pemilu ke parlemen

REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Pemerintah Kepulauan Solomon sudah mengirimkan proposal usulan menunda pemilu ke parlemen. Politisi oposisi negara Pasifik tersebut pun mulai khawatir.

Pemerintah Perdana Menteri Manasseh Sogavare mengatakan ia memperpanjang parlemen sampai Pasific Games pada November 2023. China menyumbang tujuh stadion dan venue-venue ajang olahraga tersebut.

Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Pasifik lainnya khawatir dengan perjanjian keamanan Kepulauan Solomon dengan China. Menurut mereka kerjasama itu akan berdampak pada kawasan.

China juga ingin memperkuat perjanjian keamanan dan perdagangan dengan negara-negara Pasifik lainnya termasuk pertukaran pemerintah. Pada Juli lalu kantor perdana menteri Kepulauan Solomon mengatakan negara itu tidak memiliki sumber daya untuk menjadi tuan rumah Pasific Games dan menunda pemilu 2023.

Pemilu umum digelar setiap empat tahun sekali dan parlemen akan dibubarkan pada Mei 2023. Pemerintah mengatakan Undang-undang yang diusulkan ke parlemen dan didukung ketuanya bertujuan mengubah konstitusi dan menangguhkan pembubaran parlemen sampai 31 Desember 2023.

Pemilihan umum akan digelar empat bulan kemudian. Ketua oposisi Matthew Wale mengkritik usulan menunda pemilu. Di Twitter ia mengatakan masyarakat harus "mengungkapkan pandangan mereka" melalui proses parlementer.

"Terdapat kekhawatiran di gereja-gereja, bisnis-bisnis dan komunitas," kata juru bicara ketua oposisi Douglas Marau. Ia menambahkan mengamandemen konstitusi demi ajang olahraga selama dua pekan "tidak masuk akal."

"Konsultasi sudah digelar dan respon terhadap rencana pemerintah jelas negatif," katanya.

Butuh dua pertiga suara agar konstitusi dapat diumum. Kemungkinan pemungutan suara akan digelar bulan depan.

Pada tahun 2019 lalu Sogavare mengubah pengakuan diplomasi Kepulauan Solomon dari Taiwan ke Beijing setelah ia terpilih pada bulan April di tahun itu. Tapi provinsi terpadat Malaita menentang hubungan dekat dengan China.

Masyarakat menggelar unjuk rasa anti-pemerintah pada bulan November 2021 lalu di luar parlemen. Demonstrasi berubah menjadi kerusuhan dan gedung-gedung di distrik Chinatown, di Honiara dibakar.  

Pengunjuk rasa mengatakan pakta keamanan dengan Beijing yang menyulut demonstrasi. Perjanjian itu mengizinkan polisi China menjaga proyek-proyek China dan ketertiban umum di Kepulauan Solomon.

Honaira dan Beijing membantah pakta itu mengizinkan pangkalan militer China dibangun di Kepulauan Solomon. Pada Senin (8/8) kemarin Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman mengatakan AS dan negara-negara Pasifik akan "memantau dengan hati-hati apa yang terjadi di sana."

sumber : Reuters
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA