Tuesday, 5 Jumadil Awwal 1444 / 29 November 2022

Korut Siapkan Dua Pertemuan tidak Biasa

Senin 08 Aug 2022 09:51 WIB

Rep: Dwina Agustin/ Red: Esthi Maharani

Pemerintah Korea Utara Meninjau Obat Pencegah Virus Covid-19

Pemerintah Korea Utara Meninjau Obat Pencegah Virus Covid-19

Foto: VOA/AFP
Korea Utara akan mengadakan dua pertemuan penting yang jarang terjadi

REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG -- Korea Utara akan mengadakan dua pertemuan penting yang jarang terjadi dalam beberapa pekan mendatang. Pembahasan yang akan dilakukan mulai dari masalah luar angkasa hingga kebijakan anti-epidemi negara itu.

Laporan kantor berita pemerintah Korea Utara KCNA, Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara (SPA) atau parlemen Korea Utara akan bertemu pada 7 September. Mereka akan membahas undang-undang tentang obat-obatan, penjagaan diri, dan pengembangan ruang angkasa.

Secara terpisah, Korea Utara juga memutuskan untuk mengadakan pertemuan nasional untuk tinjauan darurat anti-epidemi awal Agustus. Pertemuan itu untuk mengkonfirmasi orientasi baru dalam kebijakannya.

Pertemuan Covid-19 datang ketika Korea Utara mengatakan pekan lalu, semua pasiennya yang demam telah pulih. Pemberitahuan itu menandai berakhirnya gelombang pertama pandemi virus korona sejak masuknya wabah virus tersebut ke Korea Utara pada pertengahan Mei.

Negara tertutup itu tidak pernah mengkonfirmasi berapa banyak orang yang terinfeksi Covid-19. Namun menginformasi sekitar 4,77 juta pasien demam telah pulih sepenuhnya dan 74 telah meninggal sejak akhir April.

Covid-19 juga bisa menjadi salah satu topik utama pada pertemuan parlemen karena berencana untuk membahas adopsi undang-undang tentang obat-obatan. Dalam agenda itu akan dibahas seputar pembangunan sistem yang ketat untuk mempromosikan kesehatan masyarakat, di antara isu-isu lainnya.

Hal-hal lain yang masuk dalam pembahasan termasuk merevisi undang-undang pengembangan kedirgantaraan. Upaya itu untuk lebih melegalkan kegiatan di lapangan dan mengadopsi hukum penjagaan diri. Cara ini untuk menetapkan apa yang disebutnya sistem penjagaan diri semua orang untuk melindungi kehidupan masyarakat dan properti.

Sedangkan peluncuran luar angkasa telah lama menjadi isu sensitif di semenanjung Korea. Korea Utara menghadapi sanksi internasional atas program rudal balistik bersenjata nuklirnya.

Pada Maret, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyerukan untuk memperluas situs peluncuran roket ruang angkasa untuk memajukan ambisi luar angkasa negara itu. Korea Selatan dan Amerika Serikat menuduhnya menguji rudal balistik antarbenua baru dengan kedok pengembangan ruang angkasa.

Parlemen Korea Utara jarang bertemu dan biasanya berfungsi untuk menyetujui keputusan tentang isu-isu yang telah dibuat oleh Partai Buruh yang berkuasa di negara bagian itu. Partai tersebut pun memiliki anggota mayoritas yang membentuk sebagian besar majelis.

Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA