Thursday, 7 Jumadil Awwal 1444 / 01 December 2022

Kemendikbudristek: Ada Pendampingan dalam Penerapan Kurikulum Merdeka

Ahad 07 Aug 2022 19:38 WIB

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Bilal Ramadhan

Implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah penggerak Kabupaten Bogor. Kemendikbudristek mengatakan akan ada pendampingan dalam penerapan Kurikulum Merdeka.

Implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah penggerak Kabupaten Bogor. Kemendikbudristek mengatakan akan ada pendampingan dalam penerapan Kurikulum Merdeka.

Foto: dok pemkab bogor
Kemendikbudristek mengatakan akan ada pendampingan dalam penerapan Kurikulum Merdeka.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nunuk Suryani, ingin agar para pemangku kebijakan di daerah berkolaborasi menyukseskan implementasi Kurikulum Merdeka. Dalam pengimplementasian Kurikulum Merdeka, kata dia, akan ada pendampingan yang dilakukan oleh Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) dan Balai Guru Penggerak (BGP).

"Ada BPMP dan BGP yang mendampingi bapak/ibu mengimplementasikan Kurikulum Merdeka," ujar Nunuk dalam keterangan persnya, Ahad (7/8/2022).

Baca Juga

Nunuk menekankan kembali esensi Kurikulum Merdeka, di mana yang diajarkan adalah kompetensi dasar yang perlu dimiliki siswa. Terkait pengembangan kualitas pembelajaran, Kemendikbudristek telah memberikan alternatif sarana pembelajaran bagi satuan pendidikan. Karena itu, para pendidik diminta untuk memanfaatkan berbagai sarana yang ada untuk memperkaya metode pembelajaran.

"Kami imbau kepala dinas untuk bersama-sama membangkitkan kesadaran para guru agar login ke platform Merdeka Mengajar untuk meningkatkan kompetensi mereka. Selain itu, kami juga mendorong insiatif kepala sekolah agar mengajukan diri untuk menerapkan Kurikulum Merdeka sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah," ujar Nunuk.

Menurut Nunuk hal itu penting untuk dilakukan karena mengingat pada 2024 mendatang Kurikulum Merdeka akan berlaku secara nasional. Meski begitu, Nunuk berpesan, sekolah harus menyesuaikan diri dengan kondisinya saat memilih kategori Kurikulum Merdeka.

Dia menerangkan, kepala dinas pendidikan tidak diperkenankan mengarahkan sekolah untuk memilih kategori Kurikulum Merdeka tertentu. "Sekolah harus melihat dan mengukur dirinya melalui pengisian asesmen secara jujur dan mandiri," kata dia.

Dia berharap, jumlah guru yang memanfaatkan platform Merdeka Mengajar akan meningkat. Nunuk mengatakan, banyak sekali manfaat yang akan diperoleh guru jika aktif menjelajah platform Merdeka Mengajar.

Di sana, kata dia, ada data komunitas belajar di berbagai wilayah yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana berdiskusi antarguru. Semua itu dia sampaikan di penghujung kunjungan kerja implementasi Kurikulum Merdeka di Kantor Bupati Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, beberapa hari lalu.

Pada kesempatan itu disampaikan, kesuksesan implementasi Kurikulum Merdeka tentunya tak lepas dari kolaborasi antarpemangku kepentingan. Hal itu disadari oleh Kemendikbudristek.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan kompetensi guru, BGP Provinsi Jawa Barat secara periodik menggelar kegiatan yang melibatkan komunitas belajar. Kepala Balai Guru Penggerak Jawa Barat, Sri Renani, menjelaskan, tercatat pada 14 Juli 2022 lalu dan 9 Agustus 2022 mendatang dilaksanakan kegiatan tersebut.

"Lewat kesempatan ini kami juga akan mendorong pemanfaatan platform Merdeka Mengajar secara lebih masif," tutur Sri.

Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA