REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan, 12 provinsi di Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus untuk penanganan penurunan angka stunting. Mereka adalah Aceh, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatra Utara.
Penanganan stunting perlu dimulai dari sektor hulu yang menargetkan para remaja putri untuk diberikan wawasan serta nutrisi yang cukup. "Kita mulai dari sektor hulu, termasuk mereka remaja putri yang sekolah yang memiliki risiko tinggi perlu kita berikan wawasan dan asupan gizi yang cukup," ujarnya usai Rapat Kerja Percepatan Penurunan Stunting untuk 12 Provinsi Prioritas di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis (4/8/2022). Para gubernur dari 12 provinsi ikut hadir dalam rapat strategis tersebut.
Selain itu, ia juga menghimbau kepada badan usaha, khususnya di 12 provinsi prioritas untuk mendukung percepatan penurunan angka stunting di Indonesia melalu kegiatan corporate social responsibility (CSR) pada masing-masing perusahaan. "Karena itu, saya menyerukan kepada seluruh pemilik perusahaan, khususnya di daerah atau provinsi yang tinggi angka stunting-nya untuk menyisihkan dana CSR-nya dalam penanganan stunting," tuturnya.
Menteri Kesehatan, Gunadi Sadikin menjelaskan, program penanganan stunting harus lebih diperdalam. Ada dua program yang akan dilakukan, yaitu intervensi spesifik terkait dengan kesehatan dan intervensi sensitif yang berkaitan dengan hal di luar kesehatan.
Khusus pada intervensi spesifik, supaya diusahakan ibu hamil dan remaja putri tidak kekurangan zat besi dan tidak kekurangan gizi lainnya sehingga tidak terkena stunting untuk bayinya nanti. "Untuk intervensi spesifik yang paling sensitif justru sebelum bayi itu dilahirkan, diusahakan ibu hamil maupun remaja putri tidak kekurangan zat besi dan tidak kekurangan gizi lainnya supaya tidak terkena stunting nantinya," kata dia.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Hasto Wardoyo berharap para Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat berkomitmen menjalankan program stunting sesuai dengan kemampuan daerahnya masing-masing. "Diharapkan para Kepala Daerah, baik itu Gubernur maupun Bupati dapat berkomitmen mencapai target berapa persen kah dapat menurunkan angka stunting sesuai dengan kemampuan daerahnya masing-masing," katanya.
Pemerintah menarget penurunan stunting ke angka 14 persen pada 2024. Angka tahun 2021 masih tercatat 24,4 persen. Menurun dari 30,8 persen pada 2018.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
