REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menambah data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk meningkatkan akurasi pensasaran program kemiskinan ekstrem di Indonesia. Data ini digunakan pemerintah untuk melengkapi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) demi menjangkau keluarga miskin ekstrem yang belum mendapat program bantuan.
"Pemanfaatan data P3KE ini sekaligus untuk melengkapi data DTKS dan meningkatkan akurasi pensasaran program untuk menjangkau keluarga miskin ekstrem yang belum mendapat program, yaitu yang exclusion error," kata Ma'ruf saat memimpin rapat pleno tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (3/8/2022).
Ma'ruf mengatakan, kelompok exclusion error ini sebisa mungkin mendapat alokasi tambahan dari Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama. Sedangkan data P3KE bersumber dari pendataan keluarga BKKBN dengan informasi by name, by address, dan by NIK, sosial-ekonomi keluarga yang relatif baru dan dan juga peringkat kesejahteraan keluarga.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong percepatan kemiskinan ekstrem di Indonesia yang ditarget menurun hingga 2024, mendatang. Ma'ruf mengatakan, salah satu kunci utama penurunan kemiskinan ekstrem di Indonesia secara efektif adalah konvergensi program dan perbaikan akurasi pensasaran.
"Semua yang berhak itu, diusahakan dapat. Sementara data yang ada itu kita mengintegrasikan, nantinya akan data dari BPS akan dilakukan integrasi data DTKS Kementerian Sosial, data dari BKKBN, kemudian kementerian desa, sehingga menjadi satu data yang utuh," kata Ma'ruf.
Seluruh data diharapkan sesuai kebutuhan nyata di lapangan. Sementara data yang masih tertinggal akan divalidasi kembali untuk memastikan masyarakat miskin menerima bantuan program.
Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ini menegaskan, pihaknya fokus di penetapan wilayah prioritas kemiskinan ekstrem, yakni 212 kabupaten/kota prioritas untuk tahun 2022 dan dilanjutkan untuk seluruh kabupaten/kota untuk tahun 2023 dan 2024.
Karena itu, dia meminta masing-masing kementerian lembaga memastikan refokusing program dan realokasi anggaran untuk mensasar keluarga miskin ekstrem di wilayah prioritas kemiskinan ekstrem tahun 2022. Kemudian, menyiapkan perencanaan program dan penganggarannya untuk penajaman pelaksanaan tahun 2023 nanti.
"Saya minta kita fokus menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem minimal satu poin presentasi setiap tahunnya mulai 2022 ini," kata Ma'ruf.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy memastikan salah satu prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem dengan akurasi data melalui data P3KE. Ini untuk memastikan siapa saja warga yang berhak mendapat bantuan dalam penanganan kemiskinan ekstrem.
"Untuk memastikan siapa yang betul-betul menjadi target group. Dan by name, by address, kalau nanti belum ada NIK justru ini menjadi kesempatan untuk mereka, kemiskinan ekstrem tidak ada NIK-nya, jadi selama ini tidak dapat bansos kita pastikan dapat bansos," kata Muhadjir.
Rapat dihadiri di antaranya oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kemudian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
