Sunday, 29 Safar 1444 / 25 September 2022

Disbudpar Akui Kesulitan Hadirkan Wisata Halal di Kota Bandung

Rabu 03 Aug 2022 15:15 WIB

Rep: Dea Alvi Soraya/ Red: Nur Aini

Pengunjung beraktivitas di area Taman Lalu Lintas, Jalan Belitung, Kota Bandung, Ahad (19/6/2022). Objek wisata Taman Lalu Lintas yang telah ada dari tahun 1958 tersebut ramai dikunjungi wisatawan dari dalam maupun luar Kota Bandung setelah dua tahun ditutup akibat pandemi Covid-19. Foto: Republika/Abdan Syakura

Pengunjung beraktivitas di area Taman Lalu Lintas, Jalan Belitung, Kota Bandung, Ahad (19/6/2022). Objek wisata Taman Lalu Lintas yang telah ada dari tahun 1958 tersebut ramai dikunjungi wisatawan dari dalam maupun luar Kota Bandung setelah dua tahun ditutup akibat pandemi Covid-19. Foto: Republika/Abdan Syakura

Foto: REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Disbudpar akan terus menggencarkan kerja sama untuk menghadirkan wisata halal

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Inisiasi pengadaan destinasi wisata halal di Kota Bandung yang telah digaungkan sejak awal 2022 belum juga terealisasi. Sub Koordinator Promosi Produk Budaya dan Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung Hendi Rohendi mengatakan, kurang mumpuninya sarana prasarana menjadi kendala mandeknya perkembangan wisata halal di kota kembang.

“Kalau kesulitan mungkin lebih ke sarana prasana, karena kita belum bisa menentukan wilayah mana yang cocok untuk menjadi spot wisata halal,” kata Hendi saat ditemui usai kegiatan Bandung Menjawab yang dilaksanakan di Jalan Braga, Kota Bandung, Rabu (3/8/2022). 

Baca Juga

Namun dia memastikan, Disbudpar akan terus menggencarkan kerja sama untuk menghadirkan wisata halal di Kota Bandung yang notabennya berpenduduk mayoritas Muslim. Wisata halal, kata dia, nantinya tidak hanya akan menonjolkan pilihan kuliner-kuliner halal, namun juga sarana prasarana penunjang yang telah terjamin sesuai syariat Islam. 

“Tapi kami sudah ada satu lokasi yang memang sudah ditentukan oleh beberapa pihak dan itu juga sudah dilaksanakan satu kali kegiatan, dan sekarang itu kita lebih masif, bekerja sama dengan BI,” sambungnya. 

Penjaminan kepemilikan sertifikasi halal, kata dia, juga masih terus didorong, merujuk pada masih banyaknya UMKM yang menjajakan produk halal namun belum mendapatkan sertifikat halal. Dia juga menekankan akan terus melakukan evaluasi dan pengkajian demi menghindari timbulnya misinterpretasi di masyarakat.

“Kita juga belum tau apakah seluruh UMKM ataupun stan di wisata halal nanti sudah punya (sertifikat halal) atau tidak, tapi yang jelas untuk labelling kita harus ada, misalkan makanan halal, sarana prasarana halal, dan lainnya,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa dalam waktu dekat Pemerintah Kota Bandung akan menggelar wisata halal di Malabar, Kecamatan Lengkong. 

“Ini tentu akan dievaluasi untuk mengetahui dampak baik atau tidaknya kedepannya karena wisata halal ini kan bisa jadi pro-kontra,” kata dia. 

Saat ditanya mengenai kesiapan Disbudpar untuk menginisiasi pengadaan wisata halal di Kota Bandung, Hendi mengaku belum bisa memberikan kepastian, merujuk pada panjangnya persiapan yang perlu dilakukan, begitu juga keterlibatan banyak pihak untuk menghadirkan wisata halal di kota kembang.

“Kita kan harus koordinasi dengan berbagai pihak jadi tidak bisa Disbudpar sendiri, jadi tidak bisa parsial,” ujarnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA