Sunday, 3 Jumadil Awwal 1444 / 27 November 2022

Sukses Bansos, Jambanisasi, Renovasi Rumah, Atau Sukses Mengurangi Kemiskinan?

Sabtu 30 Jul 2022 04:05 WIB

Red: Joko Sadewo

Ilustrasi kriteria kemiskinan

Ilustrasi kriteria kemiskinan

Foto: republika/mardiah
Penurunan angka kemiskinan ditopang oleh program Bansos.

Oleh : Muhammad Fakhruddin, Jurnalis Republika

REPUBLIKA.CO.ID, Sejumlah daerah membukukan catatan baik tentang penurunan angka kemiskinan di daerahnya. Penurunan angka kemiskinan seakan menepis dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

Misalnya, Jawa Timur dan Jawa Jengah yang diklaim berhasil menurunkan angka kemiskinan. Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Maret 2022, Jawa Tengah mampu menurunkan angka kemiskinan dari 3,93 juta jiwa menjadi 3,83 juta jiwa. Penurunan angka kemiskinan hingga mencapai 102,57 ribu jiwa ini merupakan angka penurunan kemiskinan terbesar, dari 25 provinsi yang juga mampu menurunkan angka kemiskinan di daerahnya.

Sedangkan, Jawa Timur, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), penurunan angka kemiskinan di Jatim tertinggi selama dua periode berturut-turut. Pada periode Maret 2021 hingga September 2021, penurunan angka kemiskinan di Jatim mencapai 313.130 jiwa.

Kemudian, pada periode Maret 2021 sampai Maret 2022, penurunan angka kemiskinan berhasil mencapai angka 391.400 jiwa. Selain, dalam catatan BPS juga disebutkan bahwa Jatim juga berhasil menjadi kontributor terbesar dalam penurunan angka kemiskinan secara nasional sebesar 28,3 persen.

Kedua provinsi tersebut pun menjabarkan bagaimana angka kemiskinan tersebut bisa turun pascapandemi Covid-19. Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen menilai penurunan angka kemiskinan di daerahnya tak lepas dari keberhasilan beberapa program yang telah digulirkan seperti renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta Jambanisasi.

Tak hanya itu, bantuan kepada keluarga miskin, pemasangan listrik gratis dikelola ke dalam satu program unggulan, yakni Satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Satu Desa Dampingan juga mampu berperan di balik capaian ini. Terlebih program Satu OPD Satu Desa Damongan juga dikerjakan secara keroyokan (gotong- royong) mulai dari pemerintah provinsi hingga pemerintah desa mampu membuat penurunan kemiskinan di Jawa Tengah dapat tercapai sangat signifikan.

Menurut wagub komunikasi dan koordinasi dengan para stakeholder terkait untuk mendorong penurunan kemiskinan di Jawa Tengah yang direspon dan diimplementasikan menjadi salah satu kunci dari keberhasilan penurunan angka kemiskinan ini. Karena dari komunikasi dan koordinasi tersebut, strategi yang disiapkan dapat dilaksanakan dengan efektif. Belum lagi, respon perusahaan yang memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) juga ‘in line’ dengan program Pemerintah.

Termasuk juga lembaga amal dan masyarakat yang peduli dan ikut andil dalam kerja pengentasan kemiskinan ini. Sehingga Pemprov Jawa Tengah tidak bekerja sendirian untuk menanggulangi kemiskinan di Jawa Tengah, namun dikerjakan bersama. Taj Yasin juga menyampaikan, program Satu OPD Satu Desa Dampingan telah direplikasi oleh beberapa pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, ini mrupakan cara yang baik untuk bersama-sama memberikan rangsangan kepada masyarakat bangkit dari zona kemiskinan.

Sedangkan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menilai penurunan kemiskinan seiring dengan keberhasilan Jatim dalam meningkatkan status kemandirian desa dari tahun 2021 sebesar 697 Desa Mandiri menjadi 1.490 Desa Mandiri di tahun 2022, atau meningkat 113,77 persen.

Dengan meningkatnya status desa menjadi mandiri, Khofifah berharap terjadi peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan di pedesaan. Menurut Khofifah, penurunan kemiskinan di pedesaan satu tahun terakhir periode Maret 2021 hingga Maret 2022 mencapai 1,36 persen dari angka 15,05 persen menjadi 13,69 persen.

Tentunya penurunan angka kemiskinan ini merupakan kabar gembira, namun penurunan angka statistik ini semoga bukan isapan jempol belaka, tapi nyata terjadi di masyarakat pascapandemi Covid-19. Karena pandemi Covid-19 nyatanya belum benar-benar berlalu namun barang kebutuhan pokok seperti minyak goreng sudah merangkak naik dan kondisi ini diperparah dengan kenaikan sejumlah tarif listrik dan BBM.

Kepala BPS Jatim Dadang Hardiwan menjelaskan penurunan kemiskinan dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi Jatim yang terus membaik. Kemudian, lanjut dia, pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat, percepatan penyaluran dana desa, penyaluran bansos, dan pelaksanaan program-program pemerintah daerah lainnya.

Indikator lainnya yang penyebab turunnya angka kemiskinan, menurut Dadang, pada Maret 2022 di Jatim puncak panen padi, Nilai Tukar Petani juga mengalami kenaikan, pertumbuhan industri dan perdagangan, aktivitas masyarakat kembali pulih serta mengalami peningkatan baik di pusat perbelanjaan, taman, perkantoran, perdagangan dan rekreasi.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA