REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto buka suara soal wacana pembentukan unit intelijen agraria di bawah kementeriannya.
Dia mengaku masih merancang konsep unit tersebut. "Itu (usulan intelijen agraria) masih dalam konsep pemikiran," kata Hadi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (26/7/2022).
Menurut Hadi, pembentukan unit intelijen agraria bisa membantu petugas BPN di lapangan untuk menyelesaikan masalah-masalah pertanahan. "Supaya bisa membantu rekan-rekan di lapangan apabila menyelesaikan masalah, agar lebih rinci," kata mantan Panglima TNI itu.
Sebelumnya, pengamat intelijen Ridlwan Habib mengusulkan agar BPN membentuk unit khusus intelijen bidang pertanahan atau intelijen agraria. Unit intelijen itu diperlukan untuk "menyikat" para mafia tanah yang selalu saja ada meski menteri ATR/BPN sudah silih berganti, dan mungkin punya kaki tangan di lingkungan birokrasi.
"Mengatasi mafia harus dilakukan secara senyap dengan metode yang akurat dan sistematis," kata Ridlwan dalam keterangan tertulisnya yang diterima Republika.co.id, Kamis (28/7/2022).
"Pembentukan intelijen agraria adalah sebuah langkah cerdas sekaligus solutif yang bisa diambil Pak Hadi untuk membersihkan mafia tanah di Indonesia," imbuh Direktur The Indonesia Intelligence Institute itu.
Menurut Ridlwan, unit intelijen agraria bisa dibentuk langsung di bawah menteri yang tugasnya klandestin alias rahasia dengan sasaran para mafia tanah. Dengan metode klandestin intelijen, maka pemberantasan mafia tanah bisa berjalan tepat sasaran.
Personel unit intelijen agraria ini, lanjut dia, bisa diisi personel BPN berintegritas tinggi, jujur dan berkomitmen dalam tugas. "Mereka bisa dilatih oleh BIN atau Bais TNI dan dibekali metodologi bekerja intelijen," kata pria lulusan S2 Kajian Intelijen UI itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
