REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan bahwa pihaknya sangat setuju dan mendukung sikap konsisten Gubernur yang menginginkan buruh DKI Jakarta mendapatkan upah layak dengan mengajukan banding atas hasil utusan PTUN terkait upah minimum provinsi (UMP). Keputusan banding ini diketahui dari website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
"KSPI mengucapkan terima kasih kepada Gubernur yang tegas dan memiliki empati yang seimbang kepada buruh dan pengusaha," ujar Said Iqbal, dalam keterangannya, Rabu (27/7/2022).
Di samping itu, kata Said, UMP DKI sudah berjalan 7 bulan dan tidak ada satu pun surat keberatan dari pengusaha. Menurutnya, hubungan buruh dan pengusaha selama ini juga baik-baik saja dalam menjalankan UMP yang sudah ada tersebut.
"Untuk itu, KSPI dan Partai Buruh meminta pengusaha tetap menjalankan UMP DKI yang sudah berjalan yaitu sebesar Rp 4,67 juta dan tidak boleh diturunkan," tegas Said Iqbal.
Dalam keterangan resminya di laman PPID, disebutkan demi memperhatikan kelayakan hidup pekerja, Pemprov DKI Jakarta memutuskan akan melakukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) No. 1517 Tahun 2021. Dengan upaya banding ini, Pemprov DKI berharap jika nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai Kepgub tersebut tidak dibatalkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
