REPUBLIKA.CO.ID, WELLINGTON -- Selandia Baru memperkenalkan undang-undang (UU) pertama di dunia yang akan menghentikan generasi muda untuk membeli rokok secara legal. Pemerintah bertujuan untuk menciptakan generasi bebas rokok.
RUU akan menentukan usia pembelian rokok sehingga remaja tidak akan pernah dapat membeli rokok secara legal. Langkah-langkah baru yang diperdebatkan di parlemen, dianggap sebagai yang pertama di dunia dan telah menarik pujian untuk inovasi namun juga kekhawatiran karena sifatnya yang belum teruji.
Selain usia merokok yang bergeser, pemerintah akan secara dramatis mengurangi nikotin dalam rokok. Rokok juga dipaksa untuk hanya dijual melalui toko khusus tembakau dan tidak lagi di toko kelontong dan supermarket.
"Selama beberapa dekade kami telah mengizinkan perusahaan tembakau untuk mempertahankan pangsa pasar mereka dengan membuat produk mereka yang mematikan semakin membuat ketagihan. Ini menjijikkan dan itu aneh. Kami memiliki lebih banyak peraturan di negara ini tentang keamanan penjualan sandwich daripada rokok," kata Menteri Kesehatan Selandia Baru Ayesha Verrall saat memperkenalkan undang-undang tersebut, dikutip laman The Guardian, Rau (27/7/2022).
"Prioritas kami dalam membawa RUU ini adalah melindungi apa yang berharga: orang-orang kami, whanau [keluarga] kami, komunitas kami," lanjutnya.
RUU tersebut pada pembacaan pertama memiliki dukungan lintas partai yang hampir universal lolos ke komite terpilih atau tahap berikutnya dari proses legislatif, di mana anggota parlemen mendengar dari ahli dan pengajuan publik. Undang-undang tersebut diharapkan mulai berlaku pada 2023. Aturan hanya menargetkan produk tembakau, dan vaping akan tetap legal.
Anggota parlemen Oposisi Nasional Matt Doocey mengatakan sementara partai akan mendukung RUU pada tahap ini, mereka memiliki kekhawatiran tentang sifat eksperimentalnya.
"Sebagian besar tindakan yang dipertimbangkan belum diterapkan secara luas secara internasional, dan dalam beberapa kasus, Selandia Baru akan menjadi yang pertama di dunia yang menerapkannya," kata Doocey. "Saya tidak punya masalah bahwa Selandia Baru akan menjadi yang pertama di dunia, tetapi sifat kebijakan yang belum teruji berarti ada ketidakpastian yang signifikan dalam hasil," imbuhnya.
Green Party juga mendukung pengesahan RUU tersebut untuk memilih komite, tetapi menyuarakan keprihatinan tentang larangan kriminal yang mendorong industri ini pada saatnya jatuh. "Green Party memiliki beberapa kekhawatiran serius tentang potensi jenis larangan kriminal baru," kata anggota parlemen Chloe Swarbrick.
Dia juga mengangkat kekhawatiran tentang denikotinisasi. "Ini belum teruji, dari pemahaman saya, di mana saja dan, oleh karena itu, akan membutuhkan beberapa tendangan yang serius dan kuat," katanya. Partai UU libertarian adalah satu-satunya partai yang menentang RUU tersebut pada pembacaan pertama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
