REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pemerintah Kota Bandung tengah mengintensifkan program percepatan angka stunting, demi mencapai target nasional 14 persen kasus stunting di 2024. Merujuk pada problematika stunting multisektor, seluruh kedinasan memiliki kewajiban dan peran untuk mendorong percepatan penurunan stunting di Kota Bandung.
Namun, Kepala Bidang Pengendalian, Data dan Evaluasi Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dinas Sosial Kota Bandung, Susatyo Triwilopo mengatakan hingga saat ini Dinsos Kota Bandung tidak memiliki anggaran khusus untuk program stunting. Dia juga mengatakan tidak ada perbedaan atau keistimewaan jenis bantuan bagi ibu hamil maupun ibu yang memiliki batita maupun balita.
“(Bantuan) Yang langsung gak ada, karena itu tugasnya dari dinas kesehatan. Kita kan supportnya dari sasaran perantaranya saja, misalnya ibunya cukup makan dari program sembako atau dari PKH (program keluarga harapan),” kata dia.
“Untuk ibu hamil pun sama (bantuannya), karena kan sekarang bantuannya uang ya, uang Rp 200 ribu mah pengecualian. PKH kan tergantung apa yang ada, anak sekolah SD berapa bantuannya, SMP berapa bantuannya, dan itu lebih ke arah keperluan perlengkapan sekolahnya sama operasional sekolahnya, bukan soal pemenuhan gizi,” sambungnya.
Dia mengatakan, sejauh ini, bantuan sosial yang disalurkan Dinsos juga hampir seluruhnya masih bersumber dari program pemerintah pusat, Kementerian Sosial. Hal ini tak lain karena kendala keterbatasan dana dari APBD. “Masalahnya selama ini bantuan dari pusat, daerah boleh dalam bentuk hibah atau bansos, tapi lagi-lagi balik ke kemampuan anggaran kita, dan itu tidak cukup,” tuturnya.
Sementara itu, Wali Kota Bandung, Yana Mulyana memastikan akan terus meningkatan indeks kesehatan di Kota Bandung. Dia menekankan bahwa indeks kesehatan keluarga menjadi poin penting dalam mewujudkan kehidupan yang sehat secara sosial maupun ekonomi.
"Saya harap indeks kesehatan keluarga diperhatikan, seperti stunting dan sebagainya. Karena itu, konsentrasi kita jangan sekedar pendemi Covid-19 saja, masih bayak kesehatan yang butuh perhatian," ujar Yana pada Rapat Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan, di Hotel Savoy Homman, Selasa (26/7/ 2022).
Di kesempatan berbeda, Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan, salah satu dampak kurangnya peran keluarga adalah menurunnya jaminan pemenuhan gizi anak, yang akhirnya berujung pada penambahan kasus stunting. Ema mengatakan, Pemerintah Kota Bandung terus mendorong peran keluarga melalui intervensi sesuai kewenangannya.
"Meski angka stunting di Kota Bandung mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu 1,34 persen dibanding tahun 2020 atau berkurang 9.567 menjadi 7.568 balita. Persoalan ini harus menjadi perhatian serius pada keluarga karena menyangkut masa depan," ujarnya.
“Pencegahan stunting melalui penguatan keluarga bukan hanya kuantitatif saja, tetapi juga target kualitatif. Yakni memelihara budaya gotong royong dalam mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera," kata Ema.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Dewi Kaniasari mengatakan, untuk mencapai target, Kota Bandung telah membentuk tim percepatan penurunan stunting. Stunting, kata dia, sejatinya merupakan problematika yang bukan hanya dihadapi oleh Kota Bandung, namun juga seluruh wilayah di Indonesia.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah hanya perlu merancang sendiri cara dan metode untuk menyampaikan informasi dan edukasi terkait bahaya dan pencegahan stunting, sesuai dengan kondisi wilayah dan masyarakat masing-masing, ujar wanita yang akrab disapa Kenny itu.
“PR kita memang banyak, tapi saya harus optimis, karena ini ada target nasional 2024 14 persen untuk stunting, sedangkan Kota Bandung masih 26,4 persen di 2021. Jadi itu juga tantangan juga untuk kita, makanya dibentuklah tim percepatan penurunan stunting di kota bandung dan saya ketuanya,” ujarnya
Ikuti Whatsapp Channel Republika
