REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken mengecam eksekusi junta Myanmar terhadap empat tahanan aktivis pada Senin (26/7/2022) waktu setempat. AS menyebut langkah junta sangat tercela dan menyuarakan keyakinan bahwa pembunuhan itu tidak akan menghalangi gerakan demokrasi.
"Tindakan kekerasan yang tercela ini lebih jauh menunjukkan pengabaian total rezim terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum," kata Blinken dalam sebuah pernyataan seperti dikutip laman Channel News Asia, Selasa (26/7/2022).
Pernyataan itu merujuk tentang eksekusi seorang mantan anggota parlemen, aktivis terkemuka dan dua lainnya. "Pengadilan palsu rezim dan eksekusi ini adalah upaya terang-terangan untuk memadamkan demokrasi, tindakan ini tidak akan pernah menekan semangat orang-orang pemberani Burma," kata Blinken, menggunakan nama lama Myanmar.
"Amerika Serikat bergabung dengan rakyat Burma dalam mengejar kebebasan dan demokrasi dan menyerukan kepada rezim untuk menghormati aspirasi demokrasi rakyat yang telah menunjukkan bahwa mereka tidak ingin hidup satu hari lagi di bawah tirani kekuasaan militer," sambungnya.
AS telah mengeluarkan serangkaian sanksi sejak militer Myanmar yanf menggulingkan kepemimpinan sipil Aung San Suu Kyi pada Februari tahun lalu. Kudeta militer Myanmar membalikan pintu pada satu dekade upaya yang dilakukan AS menuju demokrasi.
Awal bulan ini Blinken bertemu dengan para aktivis dari Myanmar di Bangkok. Ia mengakui bahwa hanya ada sedikit kemajuan, namun tetap berjanji bahwa AS bakal terus menekan junta.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan bahwa AS tengah mendiskusikan langkah-langkah baru untuk menekan junta bahwa semua opsi ada di atas meja untuk tekanan ekonomi tambahan.
Dia menyerukan semua negara untuk bersatu di Myanmar. Price mengatakan bahwa eksekusi junta adalah "teguran langsung" kepada Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan ketuanya saat ini, Kamboja.
"Bisa dibilang tidak ada negara yang memiliki potensi untuk mempengaruhi lintasan langkah Burma selanjutnya lebih dari RRC," kata Price tentang Republik Rakyat China.
"Tidak ada bisnis seperti biasa dengan rezim ini. Kami mendesak semua negara untuk melarang penjualan peralatan militer ke Burma (dan) untuk menahan diri dari meminjamkan rezim kredibilitas internasional dalam tingkat apa pun," kata Price.
Senator Bob Menendez, ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat, mendesak pemerintahan Presiden Joe Biden untuk menjatuhkan sanksi pada perusahaan minyak dan gas milik negara Myanmar, sebuah tindakan yang diambil sebelumnya oleh Uni Eropa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
