REPUBLIKA.CO.ID, GAZA – Pemerintah yang dikelola Hamas di wilayah Gaza akan mengurangi gaji karyawannya karena krisis keuangan.
Wakil Menteri Kementerian Keuangan Gaza, Awni al-Basha mengatakan pengurangan gaji karyawan adalah keputusan dalam keadaan darurat dan berusaha untuk meringankan sementara pemerintah selama krisis keuangan saat ini.
"Pengurangan gaji akan dimulai pada Agustus, dan itu akan berlangsung selama beberapa bulan. Kami akan melakukan pemotongan hak gaji karyawan," kata pejabat itu, tanpa menyebutkan besaran pemotongan gaji, seperti dilansir The New Arab, Senin (25/7/2022).
Namun, sumber di dalam kementerian, yang tidak disebutkan namanya, mengatakan kepada The New Arab bahwa karyawan Hamas akan menerima sekitar 40 persen dari gaji mereka, bukan 60 persen.
Pemerintah Hamas di Gaza telah menghadapi krisis keuangan sejak pecahnya konflik Rusia-Ukraina lima bulan lalu karena berusaha untuk mengimbangi kenaikan harga beberapa komoditas, terutama bahan bakar untuk meringankan beban keuangan warga.
Akibatnya, kata pejabat itu lebih lanjut, kementerian terpaksa meminjam dari bank-bank yang berbasis di Gaza untuk mencairkan gaji tepat waktu. Dia menunjukkan bahwa kementerian tidak dapat menanggung lebih banyak utang dalam beberapa bulan mendatang.
Kementerian tersebut juga telah menyiapkan rencana untuk mengatasi defisit keuangan, termasuk mengurangi anggaran operasional kementerian Gaza. Selain itu juga berjanji bahwa krisis gaji karyawan akan segera diselesaikan.
Pemerintah yang dikelola Hamas sangat bergantung pada pendapatan bea cukai, pajak, izin impor dan ekspor, dan beberapa hibah keuangan eksternal, terutama dari Qatar, untuk pengeluarannya.
Setiap bulan, pemerintahan Hamas di Gaza membayar gaji karyawannya dan menutupi beberapa anggaran operasional kementerian. Sedangkan Otoritas Palestina membantu membayar biaya yang berkaitan dengan listrik, pasokan medis, dan pendidikan.
Ekonom yang berbasis di Gaza, Khalil Nazer, menilai pemerintah yang dikelola Hamas salah urus ekonomi dan kurang memiliki perencanaan strategis. Dia mengatakan, pmerintah Gaza tidak berhasil mengendalikan harga dan gagal mencegah kenaikan harga komoditas. "Ini akan menyebabkan krisis ekonomi yang besar ketika nilai gaji karyawannya dikurangi," kata dia
Ikuti Whatsapp Channel Republika
