Thursday, 10 Rabiul Awwal 1444 / 06 October 2022

BI Jabar Ingatkan Pemda Belanjakan Anggaran Tepat Waktu Agar Ekonomi Terjaga

Senin 25 Jul 2022 17:18 WIB

Rep: arie lukihardianti/ Red: Hiru Muhammad

Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Barat, melakukan berbagai upaya untuk menahan laju pertumbuhan perekonomian global dan mendorong peningkatan risiko stagflasi.

Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Barat, melakukan berbagai upaya untuk menahan laju pertumbuhan perekonomian global dan mendorong peningkatan risiko stagflasi.

Foto: istimewa
Tingginya inflasi, diperlukan penguatan ekonomi domestik untuk mencapai stabilitas

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Barat, melakukan berbagai upaya untuk menahan laju pertumbuhan perekonomian global dan mendorong peningkatan risiko stagflasi. 

Menurut Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Herawanto, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, pihaknya mengingatkan Pemerintah daerah (Pemda) untuk displin menguncurkan anggaran.

Baca Juga

"Belanja APBD ini jadi kunci bergeraknya perekonomian di daerah. Karena, jadi masalah kalau APBF tidak terbelanjakan," ujar Herawanto usai acara Launching West Java Economic Society dan West Java Digital Economic Festival 2022 di Kantor BI, Senin (25/7).

Herawanto menilai, di tengah risiko stagnasi pertumbuhan ekonomi dan tingginya tekanan inflasi, diperlukan penguatan ekonomi domestik untuk mencapai stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui implementasi digitalisasi di seluruh aspek menjadi hal yang sangat strategis. 

Menurutnya, Bank Indonesia di daerah dan pemerintah daerah telah berperan aktif dalam arus transformasi digital yang manfaatnya dapat dirasakan oleh pelaku usaha, akademisi, maupun masyarakat secara umum. 

"Sejak pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), implementasi digitalisasi di daerah telah membuahkan berbagai hasil yang memuaskan," katanya.

Saat ini, kata dia, TP2DD sudah terbentuk di 27 kabupaten/kota. Hampir semua daerah antusias mendigitalisasikan semua layanannya. Walaupun, realisasi melihat masing-masing kabupaten/kota.

"Saya lihat beberapa ada yang maju meninggalkan yang lainnya. Misalnya, Sumedang sistemnya sudah berbasis teknologi dan sudah maju. Begitu juga, untuk pemerintahan dan transaksinya. Kami dorong digitalisasi di aspek lain yakni bisnis dan dunia pendidikan," paparnya.

Selain Sumedang, kata dia, Kota Bandung juga sistem digitalisasinya sudah maju. Dua kota ini, sudah cukup maju sistem digitilasasinya. "Banyak yang berproges tapi belum advance. Yang sudah maju ada Bogor, Sukabumi, dan Banjar," katanya.

Menurutnya, sebagai upaya semakin memperluas manfaat serta meningkatkan inklusivitas implementasi digitalisasi di Jawa Barat, pada gelaran Policy Dialogue ini juga dirangkaikan dengan Launching West Java Economic Society (WJES) 2022 dan West Java Digital Economic Festival (WJDEF) 2022. 

Mengusung program Perluasan Implementasi Digitalisasi Kampus, WJES dan WJDEF 2022 berkomitmen untuk semakin memperluas implementasi digitalisasi kampus yang mencakup area digitalisasi sistem informasi akademik; digitalisasi proses pembelajaran; dan digitalisasi sistem pembayaran antara lain melalui optimalisasi penggunaan QRIS pada ekosistem kampus. 

Saat ini, kata dia, telah terdapat 10 perguruan tinggi di Jawa Barat yang telah mengimplementasikan program digitalisasi kampus, yang diharapkan pada tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 23 perguruan tinggi di seluruh Jawa Barat. "Semangat digitalisasi kampus tersebut merupakan salah satu upaya strategis untuk mempercepat pengembangan ekosistem digital dalam kerangka kolaborasi pentahelix," katanya.

Herawanto menyampaikan 6 rekomendasi kebijakan yang dapat dan disinergikan bersama, utamanya dengan pemerintah daerah dalam upaya untuk terus mengoptimalkan momentum pemulihan ekonomi. Sekaligus mengantisipasi potensi tekanan inflasi Jawa Barat pada 2022 yaitu (1) langkah koordinatif dalam merespon potensi stagflasi dunia dan tekanan inflasi yang tinggi, (2) menjaga perbaikan kinerja ekspor dan investasi Jawa Barat di tengah tekanan global, terutama pada investasi di sektor ketahanan pangan dan fishery, (3) memanfaatkan potensi Jawa Barat untuk berkembangnya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, (4) mempercepat realisasi fiskal pemerintah daerah, (5) peningkatan kapasitas pekerja untuk memenuhi kebutuhan pasar dan (6) peningkatan inklusi dan literasi digital melalui pemanfaatan teknologi. 

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Dody Budi Waluyo mengatakan, tekanan inflasi global berdampak pada ketidakpastian tinggi. Terutama pada pasar keuangan sehingga mendorong terbatasnya capital inflow dan berbagai tantangan lain untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Upaya bersama menuju pemulihan ekonomi global dan transformasi sektor keuangan juga menjadi agenda khusus yang dibahas dalam forum G20.

Sementara menurut Ketua ISEI Cabang Bandung Koordinator Jawa Barat, Prof Martha Fani Cahyandito, pihaknya akan terus menjadi mitra strategis pemangku kebijakan baik pemerintah pusat, daerah hingga Bank Indonesia untuk terus bersinergi mendorong dan meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mengantisipasi potensi tekanan inflasi. 

ISEI, kata dia, akan terus meningkatkan peran aktif dalam berbagai hal diantaranya melalui penyampaian rekomendasi kebijakan berbasis studi riset yang aplikatif kepada pemerintah, mendorong implementasi kebijakan yang ditujukan untuk pemerataan dan inklusivitas pertumbuhan ekonomi, hingga meningkatkan implementasi digitalisasi pada ekosistem kampus. Terutama perluasan program digitalisasi kampus yang telah terjalin di Jawa Barat. "Kami berharap, semua dukungan nyata ISEI ini bisa menjaga dan meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mengantisipasi potensi tekanan inflasi," katanya. 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA