REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Pemerintah Jepang akan mengadakan pemakaman kenegaraan untuk mantan Perdana Menteri Shinzo Abe pada 27 September di Nippon Budokan, Tokyo. Abe meninggal dunia karena ditembak oleh pria bersenjata ketika sedang menyampaikan kampanye di Kota Nara, jelang pemilihan parlemen.
Insiden penembakan Abe sangat mengejutkan Jepang yang dikenal sebagai salah satu negara paling aman. Jenazah Abe telah dikremasi di Pemakaman Kirigaya pada pekan lalu. Namun kabinet pada Jumat (22/7/2022) memutuskan untuk menggelar pemakaman kenegaraan bagi Abe.
"Kami membuat keputusan ini, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, karena rekor Abe sebagai perdana menteri terlama, di mana ia menggunakan keterampilan kepemimpinan yang berbeda dari yang lain dan memikul tanggung jawab berat untuk menangani sejumlah masalah domestik dan internasional yang serius," ujar Kepala Sekretaris Kabinet, Hirokazu Matsuno.
Matsuno mengatakan, upacara pemakaman sepenuhnya dibiayai oleh dana negara yang akan diambil dari anggaran cadangan. Jepang terakhir kali menggelar pemakaman kenegaraan untuk seorang mantan perdana menteri pada 1967. Pemakaman tersebut sepenuhnya dibiayai oleh dana negara.
Rencana pemerintah untuk menggelar pemakaman kenegaraan bagi Abe telah memicu keresahan di masyarakat. Sekitar 200 orang berkumpul di dekat kantor perdana menteri di Tokyo untuk memprotes keputusan tersebut.
Menurut kantor berita Kyodo, sejumlah masyarakat keberatan karena pemakaman kenegaraan menggunakan dana pembayar pajak. Mereka juga menyampaikan keluhan bahwa pemerintah mungkin berusaha membuat modal politik ataa kematian Abe dan mengabadikan warisannya.
Pada Kamis (21/7/2022), sebanyak 50 orang mengajukan perintah pengadilan di Tokyo untuk mencari penghentian penggunaan dana publik dalam acara pemakaman kenegaraan. Mereka mengatakan, seharusnya pemerintah melakukan lebih banyak diskusi sebelum membuat keputusan.
Dalam jajak pendapat oleh NHK, hanya 49 persen warga Jepang yang mendukung gagasan pemakaman kenegaraan. Topik tersebut menjadi tren di media sosial pada Jumat.
Di Twitter, seorang pengguna dengan nama panggilan 'Yuki no Imogai' menulis, "(Perdana Menteri Fumio) Kishida selalu membual bahwa dia mendengarkan orang-orang, jadi mengapa dia tidak melakukannya sekarang?".
Sementara pengguna media sosial lainnya membandingkan rencana pemakaman kenegaraan tersebut dengan tanggapan pemerintah terhadap pandemi Covid-19. Terlebih Jepang mencatat lonjakan kasus baru Covid-19.
"Mengingat mereka tidak melakukan apa-apa tentang pandemi, bagaimana mereka bisa memutuskan ini begitu cepat? Ambil uang yang akan Anda gunakan untuk pemakaman dan lakukan sesuatu untuk mengatasi virus korona," ujar pengguna Twitter dengan nama Heron.
Abe adalah perdana menteri selama lebih dari delapan tahun. Abe sangat berpengaruh di Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa, bahkan setelah dia meninggalkan jabatannya sebagai perdana menteri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
