Sunday, 29 Safar 1444 / 25 September 2022

CIPS: Digitalisasi Perlu Didukung Kerangka Kebijakan yang Jelas

Sabtu 16 Jul 2022 03:16 WIB

Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan sambutan saat sesi High Level Seminar on Strengthening Global Collaboration for Tackling Food Insecurity rangkaian 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG)†G20 di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (15/7/2022). Seminar tingkat tinggi tersebut membahas ancaman krisis pangan (food insecurity) sekaligus aksi global yang dapat dirintis anggota G20 demi mencegah krisis tersebut.  G20 menyadari bahwa digitalisasi perlu didorong karena merupakan jalan bagi negara-negara untuk dapat memulihkan perekonomian mereka dari dampak pandemi COVID-19 dan secara tak langsung membantu menurunkan angka kemiskinan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan sambutan saat sesi High Level Seminar on Strengthening Global Collaboration for Tackling Food Insecurity rangkaian 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG)†G20 di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (15/7/2022). Seminar tingkat tinggi tersebut membahas ancaman krisis pangan (food insecurity) sekaligus aksi global yang dapat dirintis anggota G20 demi mencegah krisis tersebut. G20 menyadari bahwa digitalisasi perlu didorong karena merupakan jalan bagi negara-negara untuk dapat memulihkan perekonomian mereka dari dampak pandemi COVID-19 dan secara tak langsung membantu menurunkan angka kemiskinan.

Foto: ANTARA/POOL/Fikri Yusuf
CIPS menyebut digitalisasi ekonomi menciptakan berbagai keuntungan dan efisiensi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Digitalisasi, yang terjadi di hampir semua sektor, memang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama pasca pandemi. Namun diperlukan kerangka kebijakan yang jelas agar dapat mendukung ekonomi digital yang aman dan inklusif.

“Penting bagi pemerintah untuk memainkan peran dalam memfasilitasi ini, dengan mendorong pendekatan kebijakan yang jelas untuk merangsang kepastian hukum, kepercayaan dan kebebasan yang lebih besar bagi semua pelaku untuk menggunakan kesempatan yang timbul dari digitalisasi ini,“ jelas Head of Economic Opportunities Research Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Trissia Wijaya.

Trissia mengatakan bahwa G20 menyadari bahwa digitalisasi perlu didorong karena merupakan jalan bagi negara-negara untuk dapat memulihkan perekonomian mereka dari dampak pandemi COVID-19 dan secara tak langsung membantu menurunkan angka kemiskinan.

“Digitalisasi ekonomi menciptakan berbagai keuntungan dan efisiensi karena teknologi digital mendorong inovasi, transparansi, membuka kesempatan kerja serta memperluas akses kepada pembiayaan maupun pasar secara merata,” imbuhnya

Digitalisasi akan dapat meningkatkan transparansi pasar, penjualan produk secara langsung dan dengan demikian menekan ongkos mata rantai pasok berbagai barang dan jasa.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berpotensi akan sangat terbantu oleh digitalisasi yang dapat memperluas akses pasar mereka. Teknologi digital juga memungkinkan pendataan yang lebih akurat dan selalu termutakhirkan hingga dapat mendasari kebijakan pemerintah yang lebih terarah dan efisien dalam membantu mengembangkan potensi UMKM ini .

“Teknologi digital juga mendorong kesetaraan gender dengan memfasilitasi akses kepada layanan-layanan penting bagi perempuan,” ujar Trissia, dengan menambahkan bahwa perempuan juga mendominasi pengelolaan UMKM di Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik 2021 memperlihatkan bahwa UMKM yang dikelola perempuan mencakup sekitar 60 persen dari keseluruhan UMKM yang ada dan bahkan 95 persen dari usaha mikro.

Dibidang keuangan, digitalisasi dapat berkontribusi dalam tidak saja memperluas akses kepada pembiayaan, terutama bagi golongan-golongan yang tadinya tidak terjamah sektor perbankan formal, tetapi juga mendorong sumber pembiayaan dalam negeri dengan memudahkan investasi di pasar modal bagi semua kalangan.

Keuntungan teknologi digital ini juga dirasakan di bidang pendidikan dengan memperluas jangkauannya melalui pembelajaran jarak jauh, di bidang kesehatan dengan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas, dan diberbagai bidang lainnya.

Teknologi digital dan berbagai potensinya dalam menciptakan ekonomi digital yang aman dan inklusif merupakan topik diskusi utama dalam konferensi DigiWeek 2022 yang akan dihelat Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) secara daring dan luring pada 27-28 Juli 2022.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA