REPUBLIKA.CO.ID, Digitalisasi perpajakan merupakan terobosan baru dalam menjawab tantangan abad ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani menginginkan proses membayar pajak bisa semudah mengisi pulsa. Hal itu mengingat masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.

Namun, benarkah wajib pajak tidak membayar pajaknya karena semata hal teknis sehingga solusi yang dibuat adalah mempermudah pembayaran? Jika dilihat dari taraf hidup rata-rata warga Indonesia, mayoritas berada di bawah garis kemiskinan.

Ternyata, mereka pun menjadi wajib pajak. Sebut saja pajak terhadap penjualan pempek dan nasi bungkus.

Jangankan untuk membayar pajak, kebutuhan hidup yang tinggi; rakyat kepayahan memenuhi kebutuhan primernya. Wajar akhirnya pembayaran pajak tersendat bukan semata hal teknis mengenai rumitnya pembayaran melainkan sumber pendapatan dan tingginya harga kebutuhan yang melanda mayoritas rakyat Indonesia.

Karena itu, jangan jadikan pajak sebagai satu-satunya sumber pembiayaan negara. Sebenarnya, masih banyak sumber selain pajak, misalnya, kelola sumber daya alam negeri ini yang melimpah dengan benar dan untuk kemaslahatan masyarakat.

PENGIRIM: Kanti Rahmillah, Purwakarta

Ikuti Whatsapp Channel Republika