REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan tidak akan menoleransi segala bentuk indikasi kecurangan apapun yang berpotensi merugikan negara. Dengan kerja sama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Erick menyebut kalau beberapa kasus korupsi di tubuh BUMN telah diungkap.

Menurut Erick, Kementerian BUMN akan bersikap transparan dan tidak memberi ruang bagi pelaku kecurangan atau korupsi. "Hal ini tentu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak salah satunya adalah BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan," ujar Erick pada Ahad (10/7).

Diketahui, tim BPK telah melakukan pemeriksaan atau audit dukungan terhadap Bagian Anggaran (BA) investasi pemerintah (BA 999.03).

Selain itu, audit BA pengelolaan subsidi pemerintah (BA 999.07) sebagai dukungan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2021 yang mendapatkan opini WTP.

BA 999.03 merupakan laporan keuangan pelaksanaan investasi pemerintah pada perusahaan negara, termasuk pelaksanaan PMN dan IP PEN.

“Alhamdulillah tentu banyak sekali hal yang sudah kita dikerjasamakan dengan BPK. Kemarin dari hasil audit mereka (BPK) sangat responsif dan bahwa memang BUMN-BUMN sehat itu diperlukan untuk menjaga keseimbangan perekonomian negara. Keseimbangan ini juga memastikan agar ekonomi kerakyatan di BUMN bisa berjalan seimbang,” bebernya.

Untuk itu, keseimbangan dan kerja sama dengan BPK diutamakan agar memastikan program-program BUMN menyentuh ke akar rumput.

Ikuti Whatsapp Channel Republika