Monday, 11 Jumadil Awwal 1444 / 05 December 2022

Legislator Minta Pemkab Kulon Progo Evaluasi Sistem Pemberian Bansos

Sabtu 09 Jul 2022 05:20 WIB

Red: Hiru Muhammad

  Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kulon Progo Lajiyo Yok Mulyono meminta pemerintah daerah setempat mengevaluasi kembali sistem pemberian bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan.  Ragam Bansos Kala Harga-Harga Meroket (ilustrasi)

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kulon Progo Lajiyo Yok Mulyono meminta pemerintah daerah setempat mengevaluasi kembali sistem pemberian bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan. Ragam Bansos Kala Harga-Harga Meroket (ilustrasi)

Foto: infografis republika
Perlunya disediakan banyak lapangan kerja kepada masyarakat miskin

REPUBLIKA.CO.ID,KULON PROGO--Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kulon Progo Lajiyo Yok Mulyono meminta pemerintah daerah setempat mengevaluasi kembali sistem pemberian bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan.

Lajiyo Yok Mulyono di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat, mengatakan, program pengentasan kemiskinan di wilayah ini sangat banyak sekali, namun ternyata tidak efektif mengurangi kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka Kemiskinan di Kulon Progo tertinggi di DIY, yakni 18,38 persen."Untuk itu, kami mendorong Pemkab Kulon Progo untuk mengubah sistem dari bantuan langsung menjadi bantuan tidak langsung, artinya pemkab untuk memberdayakan beralih ke lapangan kerja yang nyata, contoh dengan menambah anggaran untuk infrastruktur dikerjakan dengan cara padat karya," kata Lajiyo.

Baca Juga

Ia mengatakan, rencana induk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dalam pengentasan kemiskinan. Pemkab Kulon Progo harus menyediakan banyak lapangan kerja kepada masyarakat miskin mungkin di bidang UKM yang harus diberikan latihan. Kemudian, ada tenaga pendamping dalam setiap pelaksanaan program, sehingga dampak dari program tersebut terukur. "Untuk mengurangi kemiskinan tidak harus selalu memberi bantuan secara instan, bisa juga dengan menyediakan lapangan kerja dan pendampingan yang betul nyata," katanya.

Politisi Gerindra ini juga meminta Pemkab Kulon Progo memperhatikan ketahanan pangan di sektor pertanian. Pemkab harus melakukan pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi pupuk dan kestabilan harga produk pertanian di tingkat petani."Hal ini perlu adanya komitmen pemkab dalam melakukan pengawasan, supaya tidak ada monopoli yang diduga dilakukan pemilik modal," katanya.

Selanjutnya, program bantuan bedah rumah atau stimulan untuk memperbaiki rumah yang mungkin masih agak layak. Menurut Lajiyo, tidak harus bedah rumah."Mereka membutuhkan lapangan pekerjaan dan modal untuk kemandirian usaha, supaya bisa lepas dari kemiskinan," katanya.

Sementara itu, Penjabat Bupati Kulon Progo Tri Saktiyana mengatakan program penanganan kemiskinan ekstrim, Pemkab Kulon Progo memfokuskan program pengentasan kemiskinan di empat kecamatan/kapanewon, yakni Samigaluh, Pengasih, Kokap dan Sentolo pada pada 2022 ini. Dari empat kecamatan tersebut ada 10 desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem."Di empat kecamatan tersebut angka kemiskinan sangat besar, dibandingkan kecamatan lainnya," katanya.

Nantinya, program pengentasan kemiskinan terpadu akan dipusatkan di sana, dan akan dievaluasi sejauh mana dampak program tersebut dalam menurunkan angka kemiskinan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki data kemiskinan lengkap."Nanti akan kami evaluasi apakah program pengentasan kemiskinan tepat sasaran. Dampak program tersebut bisa dilihat dalam satu tahun," katanya.

 

sumber : antara
Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA