Tuesday, 8 Rabiul Awwal 1444 / 04 October 2022

KPK Dalami Penghasilan Wali Kota Ambon

Kamis 07 Jul 2022 16:19 WIB

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Ratna Puspita

Ilustrasi. Juru Bicara KPK Ali Fikri. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami penghasilan Wali Kota Ambon nonaktif, Richard Louhenapessy (RL).

Ilustrasi. Juru Bicara KPK Ali Fikri. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami penghasilan Wali Kota Ambon nonaktif, Richard Louhenapessy (RL).

Foto: ANTARA/Reno Esnir
KPK telah menetapkan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy sebagai tersangka.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami penghasilan Wali Kota Ambon nonaktif, Richard Louhenapessy (RL). Hal tersebut berkenaan dengan dugaan pencucian uang yang dilakukan tersangka korupsi persetujuan prinsip pembangunan Gerai Alfamidi Tahun 2020.

Penghasilan tersebut diusut penyidik KPK dengan memeriksa Sekretaris Pemerintah Kota Ambon, Agus Ririmase. Dia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi guna memberikan keterangan bagi tersangka Richard Louhenapessy.

Baca Juga

"Dikonfirmasi soal tupoksi RL selaku walikota Ambon, penghasilan walikota Ambon, prosedur perizinan di Kota Ambon dan pengetahuan dugaan penerimaan gratifikasi oleh RL selaku walikota Ambon," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri di Jakarta, Kamis (7/7/2022).

Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (6/7/2022) lalu. Keterangan mereka diperlukan guna melengkapi berkas perkara tersangka Richard Louhenapessy dan kawan-kawannya dalam kasus tersebut.

KPK telah menetapkan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy sebagai tersangka suap terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon dan penerimaan Gratifikasi. Suap tersebut dilakukan bersama dengan Staf Tata Usaha Pimpinan pada Pemkot Ambon, Andrew Erin Hehanussa (AEH) dan Karyawan Alfamidi Kota Ambon, Amri (AR).

Suap diduga diberikan agar pemkot dapat segera menerbitkan berbagai permohonan izin diantaranya Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Tersangka Richard meminta uang dengan minimal nominal Rp 25 juta untuk setiap dokumen izin yang disetujui dan diterbitkan.

Uang diberikan menggunakan rekening bank milik tersangka Andrew Erin Hehanussa yang merupakan orang kepercayaan Richard. Khusus untuk penerbitan terkait Persetujuan Prinsip Pembangunan untuk 20 gerai usaha retail, tersangka Amri diduga kembali memberikan uang Rp 500 juta kepada Richard yang diberikan secara bertahap menggunakan rekening serupa.

KPK menduga tersangka Richard juga menerima aliran sejumlah dana dari berbagai pihak sebagai gratifikasi. Penyidik KPK mengaku terus mendalami lebih lanjut terkait dugaan penerimaan lainnya ini.

Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA