Tuesday, 18 Muharram 1444 / 16 August 2022

Pemerintah Segera Batasi Ekspor Sejumlah Bahan Mentah

Rabu 06 Jul 2022 21:43 WIB

Red: Nidia Zuraya

Kapal Kargo pengangkut kontainer komiditi ekspor (ilustrasi). Pemerintah Republik Indonesia segera membatasi ekspor sejumlah bahan mentah untuk memastikan terjaganya hilirisasi di dalam negeri.

Kapal Kargo pengangkut kontainer komiditi ekspor (ilustrasi). Pemerintah Republik Indonesia segera membatasi ekspor sejumlah bahan mentah untuk memastikan terjaganya hilirisasi di dalam negeri.

Foto: sustainabilityninja.com
Pembatasan ekspor bahan mentah ini untuk mendorong hilirisasi industri nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Pemerintah Republik Indonesia segera membatasi ekspor sejumlah bahan mentah untuk memastikan terjaganya hilirisasi di dalam negeri. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pada pertemuan Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) G20 di Solo, Rabu (6/7/2022) mengatakan energi hijau, terjaganya lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan dari kebijakan tersebut.

"Indonesia dalam melakukan investasi ke depan terhadap pengelolaan sumber daya alam, kami melakukan hilirisasi dalam rangka menciptakan nilai tambah," katanya.

Baca Juga

Ia mengatakan langkah tersebut sejalan dengan visi besar Presiden Joko Widodo tentang transformasi ekonomi. Menurut dia, salah satu bahan mentah yang dalam waktu dekat akan dibatasi volume ekspornya adalah nikel.

"Terkait dengan nikel saya pikir harus kami perjuangkan, tahun ini kami akan menyetop ekspor bauksit mentah," katanya.

Meski belum memastikan kapan larangan ekspor tersebut diterapkan mengingat saat ini masih sedang dalam proses kajian, ia mengatakan sesuai dengan perintah presiden kebijakan tersebut akan dilakukan mulai tahun ini.Selanjutnya, mulai tahun depan langkah serupa juga akan diterapkan pada untuk komoditas timah. 

Ia mengatakan penghasil timah terbesar di dunia yakni China, sedangkan Indonesia menempati posisi kedua, tetapi Indonesia justru menjadi eksportir terbesar untuk komoditas tersebut."Kami baru melakukan hilirisasi tidak lebih dari 5 persen, berapa kehilangan kita," katanya.

Oleh karena itu, hilirisasi harus dilakukan karena berdampak pada terjaganya lingkungan."Kalau tidak penambangan liar akan terus terjadi, penambangan yang tidak bisa mengukur kapasitas volume produksi kita. Ini kan bahaya. Jadi kami mengelola, pengetatan dalam rangka mendorong terwujudnya industri yang ramah lingkungan," katanya.

Selain itu, pemerintah juga melarang ekspor listrik berbahan energi baru terbarukan (EBT) ke dunia."Indonesia kan 2025 minimum 24 persen listrik pakai EBT, kami belum cukup, ngapain ekspor. Kalau orang bangun industri, bangun di Indonesia. Jangan bahan baku di Indonesia tapi pembangunannya di tempat lain. Kami ingin ada kolaborasi positif yang saling menguntungkan terhadap semua negara dan semua pengusaha," katanya.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA