Sunday, 16 Muharram 1444 / 14 August 2022

Menteri BUMN Sebut Nasabah PNM Mekaar Naik 7,1 Juta

Rabu 06 Jul 2022 20:51 WIB

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Nidia Zuraya

Menteri BUMN Erick Thohir berdialog dengan para nasabah Mekaar PNM di desa Tanjungsari Kebumen, Jawa Tengah.

Menteri BUMN Erick Thohir berdialog dengan para nasabah Mekaar PNM di desa Tanjungsari Kebumen, Jawa Tengah.

Foto: BUMN
Sebelum pandemi, jumlah nasabah PNM Mekar sebesar 5,6 juta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan, jumlah nasabah Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) naik 7,1 juta saat pandemi Covid-19. Sebelum pandemi, kata dia, jumlah nasabah PNM Mekar sebesar 5,6 juta, maka kini totalnya menjadi 12,7 juta.

"Ibu di desa yang pinjamannya Rp 1 juta sampai Rp 4 juta di bawah grup BRI PNM Mekaar bisa tumbuh saat Covid-19 mencapai 7,1 juta. Kenapa UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang lain tidak bisa?" ujar dia dalam acara Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) ke 550 pelaku UMK di Surakarta yang disiarkan secara virtual, Rabu (6/7/2022).

Baca Juga

Ia menambahkan, ekonomi UMKM bisa tumbuh. "Artinya kalau kita mau kita bisa, disaat yang sulit kita buktikan ekonomi kita tumbuh," katanya.

Hadirnya kemudahan mendaftar Nomor Induk Berusaha melalui Online Single Submission (OSS) berbasis risiko, Erick yakin UMKM akan mudah mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Selain itu, BUMN dibidang perbankan juga mudah menyalurkan pembiayaan.

"Saya yakin dengan proses yang dimudahkan dengan sistem OSS dan NIB ini. Itu karena, selama ini pembiayaan UMKM sulit mendapatkan data sekarang lebih terbuka untuk mendapatkan data sehingga lebih tepat sasaran," kata Erick.

Lebih lanjut, kata dia, kolaborasi kementerian itu sangat penting. Tidak mungkin kementerian bisa sukses menjalankan program jika berdiri sendiri.

Kementerian BUMN sangat senang bisa dilibatkan dalam mendorong pelaku UMKM untuk mendapatkan NIB. "Ini sesuai instruksi bapak Presiden. Bapak Presiden selalu menekankan, basis pertumbuhan ekonomi kita adalah ekonomi kerakyatan," tuturnya.

UMKM harus dikedepankan tanpa membedakan dengan perusahaan-perusahaan besar yang telah menjadi pemain global.

"Ekonomi yang kita bangun ini harus seimbang dan presiden menekankan kita bukan negara kapitalis, bukan negara oligarki, tetapi negara yang jelas punya pondasi yang kuat yang didorong berdasarkan ekonomi kerakyatan UMKM," kata Erick.

Dia ingin menjadikan UMKM sebagai rantai pasok yang berkesinambungan supaya bisa beriringan dengan perusahaan besar.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA