REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Selasa (5/7/2022) mendesak Perdana Menteri Israel, Yair Lapid untuk memulai kembali pembicaraan damai dengan Palestina. Lapid disebut mengecilkan prospek pembicaraan damai tersebut.
"Tidak ada alternatif dialog politik untuk meredakan ketegangan antara Israel dan Palestina. Saya tahu seberapa banyak Anda dapat menandai sejarah jika Anda meluncurkan kembali proses ini, yang telah terhenti terlalu lama," kata Macron.
Macron meyakini Lapid memiliki kemampuan untuk keberhasilan pembicaraan damai dengan Palestina. Lapid, yang merupakan seorang sekuler dan sentris, telah lama berpendapat bahwa pembicaraan tentang kenegaraan Palestina harus kembali dimulai. Pembicaraan ini telah terhenti pada 2014. Tetapi, setelah mengambil alih jabatan sebagai perdana menteri dari mitra pemerintahan nasionalis, Lapid mewarisi koalisi yang mencakup kelompok yang menentang penyerahan tanah pendudukan kepada Palestina.
Lapid berkunjung ke Paris dan bertemu dengan Macron. Dalam pertemuan itu, Lapid mengatakan, mereka membicarakan tentang masalah Palestina. Tapi persoalan ini bukan topik utama dalam diskusi. Menurut Lapid, desakan Prancis untuk membuka kembali dialog dengan Palestina adalah hal yang wajar.
"Kami berbicara tentang masalah Palestina, tetapi itu bukan bagian utama dari diskusi. Penataan pemerintah tetap apa adanya dan batasan tetap seperti apa adanya. Prancis "memiliki pemahaman penuh tentang ini, dan pertanyaan mereka sah-sah saja," ujar Lapid.
Lapid mengatakan, dia akan melakukan pertemuan dengan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas. Tetapi pertemuan itu tidak mungkin dilakukan dalam empat bulan mendatang, karena pemilihan cepat Israel pada 1 November. Kunjungan Lapid ke Prancis, yang pertama ke luar negeri sejak menjadi perdana menteri sementara pekan lalu. Kunjungan ini merupakan kesempatan untuk melenturkan ketegangan diplomatik ketika orang-orang Israel bersiap untuk pemilihan cepat pada November.
Terkait pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan Tepi Barat, Lapid mengatakan, kebijakannya adalah untuk mengakomodasi "pertumbuhan alami". Hal ini mengacu pada upaya untuk memperluas keluarga pemukim yang sudah tinggal di wilayah tersebut.
"Israel tidak akan membangun pemukiman baru," ujar Lapid.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
