REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG—Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan perlunya membumikan peraturan dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006/ Nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepada daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah beribadah.
Peraturan dua menteri itu, kata dia, setidaknya memberikan dua amanat kepada pemimpin wilayah, yaitu tanggung jawab memfasilitasi kerukunan antarumat beragama dengan menjaga kerukunan dan ketertiban. Kedua, menumbuhkan keharmonisan, rasa saling percaya, saling menghormati, dan saling perhatian antarumat beragama.
“Ada tugas administrasi dalam kaitan pembukaan tempat ibadah, yaitu menerbitkan izin mendirikan bangunan atau imb rumah ibadah serta menerbitkan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung sbagai tempat ibadah,” ujar Yana dalam Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bersama 2 Menteri (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) terkait Pemeliharaan Kerukunan Hidup Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB, dan Pendirian Rumah Ibadat di Hotel Golden Flower, Kota Bandung, Selasa (5/7/2022).
Menurutnya, menjaga dan merawat kerukunan antarumat beragama di Kota Bandung merupakan tugas yang berat, merujuk pada kondisi penduduk Kota Bandung yang heterogen. Begitu pula dengan banyaknya tempat-tempat ibadah dari seluruh agama. Meskipun kepala daerah memiliki tugas spesifik dalam menjaga kerukunan umat beragama, namun menjaga keutuhan antar umat beragama adalah tugas kita bersama, kata dia.
Aturan dua menteri ini, diharapkan mampu mendukung visi misi Kota Bandung sebagai kota agamis dan ramah umat beragama. Dengan adanya sosialisasi ini, kerukunan antarumat beragama di Kota Bandung bisa semakin meningkat, terutama saat pembangunan rumah ibadah, kata dia.
“Kami tentunya memberikan ruang bagi semua agama yang diakui di Indonesia untuk bisa melakukan ibadahnya, bisa mendirikan rumah ibadahnya sesuai dengan prosedur. Insya Allah kita bisa menjaga bersama-sama Kota Bandung kondusif dan aman bagi setiap pemeluk agama yang diakui oleh pemerintah,” kata Yana.
“Pada prinsipnya, Pemkot Bandung memberikan kebebasan untuk membangun rumah ibadah asal sesuai dengan prosedur, tentunya tidak sulit bagi rumah ibadah untuk berdiri,” imbuhnya.
Ia juga mengimbau, agar masyarakat perlu menyaring informasi yang sahih. Sebab menurutnya, di era digitalisasi ini, gesekan sekecil apapun dapat berkembang menjadi besar. “Peraturan bersama dua menteri ini akan terus kita sosialisasikan dengan baik agar kita bisa sama-sama jaga Kota Bandung untuk tetap kondusif,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua FKUB Kota Bandung, Ahmad Suherman mengatakan, Kota Bandung bisa saja memiliki risiko yang sama seperti tragedi Ambon pada tahun 1999 silam. Inilah yang melatarbelakangi FKUB berdiri.
“Pada 2006 lalu, FKUB lahir di Kota Bandung, dan akhirnya di setiap kabupaten kota pun memiliki FKUB. Saat ini baru FKUB Kota Bandung yang menyosialisasikan peraturan tersebut. Kita mulai dari kepala dinas, lalu sekarang langsung ke tingkat RW,” ucap Ahmad.
Selain sosialisasi, Ahmad menuturkan, para peserta juga dibekali dengan materi wawasan kebangsaan dan kerukunan beragama. “Ada pembekalan mengenai deteksi dini terorisme dan cara mengurus izin pembentukan rumah ibadah juga,” tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
