Tuesday, 18 Muharram 1444 / 16 August 2022

DPR Kembali Perpanjang Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi

Selasa 05 Jul 2022 16:47 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Agus raharjo

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Lodewijk F Paulus saat memimpin  Rapat Paripurna DPR ke-27 masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/7/2022). Rapat paripurna tersebut beragendakan pandangan fraksi-fraksi terhadap RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 serta persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.Prayogi/Republika.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Lodewijk F Paulus saat memimpin Rapat Paripurna DPR ke-27 masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/7/2022). Rapat paripurna tersebut beragendakan pandangan fraksi-fraksi terhadap RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 serta persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.Prayogi/Republika.

Foto: Prayogi/Republika.
Perpanjangan pembahasan RUU PDP dilakukan karena belum ada solusi saat pembahasan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR menyetujui perpanjangan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna ke-27 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022.

"Berdasarkan hasil rapat konsultasi pengganti rapat bamus DPR RI tanggal 29 Juni 2022 pimpinan komisi I DPR RI telah meminta perpanjangan waktu perpanjangan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/7/2022).

Baca Juga

Selain RUU PDP, DPR juga sepakat untuk memperpanjang pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. DPR diketahui akan mengakhiri masa sidang lusa. Kedua RUU tersebut akan kembali dibahas pada masa sidang yang akan datang.

"Apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan kedua RUU tersebut sampai dengan masa sidang I tahun sidang 2022 2023 yang akan datang, apakah dapat disetujui?" tanya Dasco sebelum mengetuk palu tanda disetujui oleh semua anggota dewan yang hadir.

Dasco mengatakan alasan pembahasan RUU PDP kembali diperpanjang lantaran RUU tersebut terkendala teknis yang harus segera dicarikan solusinya. Solusi tersebut perlu segera dicarikan solusi demi kesempurnaan RUU PDP tersebut.

"Sehingga dengan berbagai pertimbangan itu maka pimpinan DPR, atas persetujuan badan musyawarah pengganti konsultasi rapat bamus kemarin. Itu menyetujui satu masa sidang lagi diberikan kesempatan pada pemerintah dan Komisi I untuk melakukan sinkronisasi agar apa yang masih jadi kendala itu kemudian jadi persepsi yang sama," terangnya.

Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA