Friday, 14 Muharram 1444 / 12 August 2022

Biden akan Putuskan Status Kekebalan Kedaulatan MBS Terkait Pembunuhan Khashoggi

Selasa 05 Jul 2022 07:53 WIB

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Esthi Maharani

 Presiden Joe Biden diminta untuk memutuskan apakah MBS harus diberikan kekebalan berdaulat, yaitu hak istimewa yang dinikmati oleh semua kepala negara.

Presiden Joe Biden diminta untuk memutuskan apakah MBS harus diberikan kekebalan berdaulat, yaitu hak istimewa yang dinikmati oleh semua kepala negara.

Foto: AP/Susan Walsh
Biden diminta untuk memutuskan apakah MBS harus diberikan kekebalan berdaulat

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memiliki waktu kurang dari sebulan untuk memutuskan apakah Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed Bin Salman (MBS) harus diberikan kekebalan kedaulatan dalam kasus perdata terkait pembunuhan jurnalis Washington Post, Jamal Khashoggi. Tunangan Khashoggi, Hatice Cengiz dan kelompok advokasi yang didirikan oleh Khashoggi, Democracy for the Arab World Now (DAWN), berhasil mengajukan gugatan terhadap MBS di Pengadilan Distrik Federal Distrik Columbia pada 20 Oktober 2020.

Gugatan itu menuduh MBS dan beberapa pejabat Saudi lainnya, bertindak dalam konspirasi dengan perencanaan, menculik, mengikat, membisu dan menyiksa, serta membunuh Khashoggi di dalam Konsulat Saudi di Istanbul, Turki pada Oktober 2018. MBS dan dua terdakwa lainnya telah mengajukan mosi untuk menolak gugatan Cengiz, dengan alasan bahwa pengadilan tersebut tidak memiliki yurisdiksi. MBS sebelumnya membantah telah memerintahkan pembunuhan Khashoggi. Para pejabat Saudi menyalahkan "agen-agen nakal" atas pembunuhan jurnalis itu.

Baca Juga

Hakim Pengadilan Distrik AS, John Bates memberikan tenggat waktu kepada pemerintah AS hingga 1 Agustus untuk menyatakan kepentingannya dalam kasus perdata, atau memberikan pemberitahuan kepada pengadilan bahwa pemerintah tidak memiliki pandangan tentang masalah tersebut. Pada dasarnya, Biden diminta untuk memutuskan apakah MBS harus diberikan kekebalan berdaulat, yaitu hak istimewa yang dinikmati oleh semua kepala negara.

Pengacara yang bertindak atas nama MBS berpendapat, di Amerika Serikat pemimpin de facto Saudi itu dapat menikmati kekebalan kedaulatan dalam klaim perdata.

"Ini akan menjadi kesalahan, baik sebagai masalah hukum dan kebijakan bagi pengadilan untuk memberikan kekebalan Bin Salman, yang secara efektif menjamin impunitas untuk kejahatan mengerikan ini," ujar Direktur Eksekutif DAWN, Sarah Leah Whitson, dilansir Middle East Monitor, Selasa (5/7/2022).

Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard, mengatakan, sangat "menggelikan" jika MBS bisa mendapatkan dari kekebalan setelah AS secara terbuka menyimpulkan bahwa putra mahkota itu kemungkinan besar menyetujui operasi untuk membunuh Khashoggi. Pernyataan Callamard mengacu pada laporan intelijen AS yang menyatakan, MBS secara langsung mengizinkan pembunuhan Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul.

Selama kampanye kepresidenannya, Biden berjanji untuk membuat Arab Saudi membayar perbuatan mereka atas kematian Khashoggi. Namun Washington telah memberikan sinyal bahwa mereka ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Saudi. Biden dijadwalkan berkunjung ke Saudi dan bertemu dengan MBS pada pertengahan bulan ini.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA