REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Kepolisian Resort Kota (Polresta) Pekanbaru akan menyebar anggota intel guna mengantisipasi permainan oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi sehubungan pembatasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dicanangkan Pemerintah Pusat.
"Penyebaran anggota intel tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penimbunan BBM bersubsidi dan hal lainnya yang dapat merugikan negara dan masyarakat," kata Kepala Polresta Pekanbaru Kombes Pol Adang Ginanjar di Pekanbaru, Selasa.
Kapolresta juga menerangkan, rencana pembatasan BBM bersubsidi tersebut telah disetujui oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 15/2012 tentang harga jual eceran BBM termasuk konsumennya.
"Dengan demikian, kemungkinan tidak lama lagi pembatasan BBM bersubsidi akan segera direalisasikan sehingga butuh pemantauan dan pengawasan yang ketat," katanya.
Secara terpisah, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Riau juga mengingatkan masyarakat dan pemerintah agar sama-sama mewaspadai munculnya para spekulan bahan bakar minyak di daerah-daerah menyusul hangatnya kabar rencana pembatasan BBM itu.
"Seperti yang sama-sama kita ketahui, kabar tentang pembatasan BBM ini sudah terkuak sejak tahun 2011, namun akhir-akhir ini kembali hangat di media," kata Direktur YLKI Riau, Sukardi Ali di Pekanbaru.
Dikatakan, sampai saat ini ada beberapa opsi yang diusulkan Pemerintah Pusat terkait kebijakan tersebut untuk kemudian "digodok" di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Salah satu isu yang paling kuat, menurutnya, ialah pembatasan BBM dan tentunya juga akan disertai dengan alternatif dalam langkah implementasi, termasuk konversi BBM menuju Bahan Bakar Gas (BBG).
"Pemerintah memang kabarnya telah siap untuk konversi BBG ini, namun secara infrastruktur program ini belum bisa berjalan seratus persen," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
