Thursday, 13 Muharram 1444 / 11 August 2022

Survei I2: 76 Nilai Rapor Kinerja Polri di HUT ke-76

Sabtu 02 Jul 2022 01:43 WIB

Red: Muhammad Hafil

Logo Polri

Logo Polri

Foto: istimewa
Polri perlu terus meningkatkan kemampuan dan kredibilitasnya.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Memasuki usia ke-76, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dinilai semakin profesional dalam melaksanakan penegakan hukum. Menurut Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2) Rustika Herlambang, anggota Polri perlu terus meningkatkan  kemampuan dan kredibilitasnya.

"Angka rapor kinerja Polri berdasarkan persepsi publik di media sosial dan media online pada tahun 2022 ini mencapai 76," ujar Rustika saat memaparkan hasil riset Indonesia Indicator bertajuk "Menilik Persepsi Publik Terhadap Polri",  Sabtu (2/7/2022). 

Baca Juga

Berdasarkan hasil riset media yang dilakukan Indonesia Indicator (I2) pada Januari-Juni 2022, ada empat isu utama kinerja Polri yang mendapatkan sentimen positif tertinggi dari media massa di Tanah Air.  Keempat isu utama tersebut antara lain, penanganan Covid-19, arus mudik dan balik,  terorisme, dan upaya penanggulangan kelangkaan minyak goreng.

“Polri masih menjadi institusi yang mengedepankan langkah penanganan Covid-19. Pemberitaan media masih terfokus pada peran Polri terutama dalam mendistribusikan vaksin booster sebagai upaya untuk menekan laju penularan Covid-19,” ungkap Rustika. Pemberitaan soal vaksinasi Covid-19 tersebar merata ke seluruh wilayah Indonesia karena dilakukan serentak oleh jajaran Polda hingga Polres.

Menurut Rustika, sebanyak 88 persen pemberitaan media terkait kinerja Polri dalam menangani Covid-19 bersentimen positif dan netral. “Peran Polri terasa lebih ‘humanis’ seiring dengan penurunan angka Covid-19, dibandingkan tahun lalu. Pemberitaan negatif yang dulu marak seperti tindakan represif saat membubarkan kerumunan dan pemaksaan untuk putar balik saat PPKM, kini tak lagi terlihat,” kata Rustika.  Pemberitaan yang bersentimen negatif terkait isu ini hanya sekitar 12 persen. 

Kinerja Polri dalam  penanganan arus mudik dan balik 2022 juga mendapat apresiasi dari media massa. Sebanyak 86 persen berita tentang kiprah Polri dalam penanganan arus mudik dan balik bersentimen positif dan netral. “Berdasarkan pantauan pemberitaan soal arus mudik dan balik, terlihat isu yang paling banyak diangkat media yakni soal informasi rekayasa lalu lintas,” tutur Rustika.  

Pemberitaan negatif soal arus mudik dan balik, kata dia, hanya mencapai 13,74 persen, yakni terkait kemacetan di sejumlah titik, kecelakaan lalu lintas, calo tiket, hingga tingkah pemudik yang tidak menaati aturan dan mengikuti arahan dari petugas di lapangan. 

Tahun ini, lanjut Rustika, pemberitaan soal terorisme memberikan sentimen positif terhadap institusi Polri, karena minimnya aksi terorisme di tanah air selama semester I tahun 2022. “Pemberitaan soal terorisme lebih banyak membahas soal penangkapan teroris oleh Densus 88,” ujar Rustika. 

Hal lainnya adalah soal penanganan pada kelangkaan pada minyak goreng. “Tugas pengawasan stok dan harga minyak goreng yang kini juga diemban TNI-Polri dipastikan dilaksanakan dengan menyeluruh. Kapolri mengatakan, setiap hari ada 17 ribu pasar tradisional yang diperiksa dan diawasi stok dan harganya,” papar Rustika.

Secara umum, Indonesia Indicator mencatat, Polri berhasil melaksanakan berbagai tugas dari Presiden Joko Widodo. Tugas yang dinilai sukses diemban Polri itu antara lain,  penanganan Covid-19, penangulangan kelangkaan migor,  arus mudik dan balik, serta penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK).

Sementara itu, Indonesia Indicator juga mencatat ada tiga isu pemberitaan terkait kinerja Polri di media massa yang didominasi sentiment negatif. Ketiga isu itu antara lain terkait, oknum polisi, konflik Papua, dan bentrok sosial. Terkait oknum polisi, pemberitaan media online didominasi sentimen negatif yang mencapai 59,74 persen. 

“Sentimen negatif utamanya ditujukan untuk pemberitaan soal oknum polisi. Pelanggaran yang paling sering muncul di media adalah penyalahgunaan narkoba yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Meski tinggi, ekspos oknum polisi mayoritas berada di level daerah. Adapun kasus oknum polisi yang cukup populer yakni peran aparat dalam konflik Wadas, kasus Brotoseno, suap Kapolrestabes Medan, dan pemerkosaan anak oknum Pamen,” ungkap Rustika.

Rustika menjelaskan, sentimen negatif soal konflik Papua tak langsung ditujukan kepada Polri, melainkan pada aksi KKB. Meski demikian, pencopotan Komandan Kompi D Wamena, karena dianggap lalai dan menyebabkan kematian anggota Brimob Bripda Diego Rumaropen, menyumbang sentimen negatif terhadap Polri. 

Kinerja Polri di mata Netizen

Indonesia Indicator juga melakukan kajian analisis persepsi warganet terhadap Polri. Dalam penelitian ini kajian dibagi dalam dua kategori yakni, (1) analisis isu berdasarkan jumlah unggahan (based on total data post), dan (2) analisis isu berdasarkan jumlah reaksi/tanggapan netizen (based on total engagement). 

“Hal ini untuk melihat bahwa sebuah isu bisa saja besar dari segi jumlah unggahan (post), namun sedikit mendapat reaksi/tanggapan (engagement) berupa retweet, likes, atau komentar dari netizen,” kata Rustika. Pada periode pantauan kali ini, kata dia, lima isu teratas Polri jika berdasarkan total unggahan adalah: Penanggulangan Covid-19, Konflik Wadas, Kasus Terkait FPI, Oknum Polisi, dan Seputar Lalu Lintas. 

Sedangkan lima top isu teratas Polri berdasarkan engagement yakni: Seputar Lalu Lintas, Hilangnya Emmeril Khan, Kasus Penipuan Berkedok Investasi, Oknum Polisi, dan Pengungkapan Narkoba. Di medsos, peran Polri dalam penanggulangan Covid-19 masih banyak menyita atensi netizen. 

“Polri dinarasikan positif ketika aktif mendistribusikan vaksin booster untuk masyarakat dari berbagai kelompok umur. Imbauan-imbauan untuk tetap menjaga protokol kesehatan meskipun laju penyebaran COVID-19 sudah menurun kerap disuarakan akun-akun internal Polri di level Polsek maupun Polres. Polri juga dinarasikan netizen, selalu terdepan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19,” ungkap Rustika.

Konflik Wadas, lanjut dia, menjadi isu yang memberikan sentimen negatif terhadap Polri. Isu yang besar pada awal bulan Februari ini banyak berisi tentang aksi pengepungan desa oleh aparat kepolisian. Selain itu, isu pengepungan masjid di Desa Wadas oleh aparat juga menguatkan narasi negatif terhadap Polri. Meski demikian, kata dia, terdapat upaya Polri dalam meredam gelombang kritikan yakni dengan melakukan evaluasi, merespons temuan Komnas HAM, serta memeriksa 6 polisi yang diduga melanggar SOP dalam konflik Wadas.

Catatan I2

Melihat rekam jejak kinerja Polri dalam beberapa tahun terakhir terlihat adanya peningkatan profesionalitas Polri, meskipun tentu masih ada catatan. Namun demikian terlihat bagaimana Polri mampu bergerak cepat melayani dan mendengar keluhan masyarakat baik terkait situasi keamanan nasional maupun berbagai persoalan terkait profesionalitas Polri itu sendiri. Dalam beberapa sisi terlihat Kapolri bertindak cepat apabila melihat ada problema yang terjadi di lapangan, seperti terlihat dalam kasus Wadas, Brotoseno, Papua, dan masih banyak lagi. 

Kemampuan strategi komunikasi public Polri juga semakin baik, puji Rustika. Menurut Rustika, komunikasi akan efektif dan efisien jika masyarakat percaya kepada Polri. 

“Catatan dari analisis media sosial menunjukkan bahwa untuk memperoleh hati rakyat Polri  perlu lebih sering hadir di masyarakat mendengarkan keluh kesah rakyat terutama terkait pelayanan Polri di masyarakat. Membantu mencari solusi masalah sejauh dimungkinkan,” cetus Rustika. Selain itu, kata dia,  Polri perlu aktif bersama masyarakat menjaga Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar berdirinya bangsa dan negara Indonesia. 

“Anggota Polri juga harus terus meningkatkan disiplin anggota Polri, membangun karakter anggota Polri yang humanis dan sederhana agar tak terjerumus dalam praktik korupsi dengan segala bentuknya. Tahun politik merupakan tantangan untuk menjaga Polri dari godaan politik uang. Polri harus dapat menempatkan diri dalam posisi netral dalam kontestasi politik maupun saat terjadi konflik sosial,” kata dia.

Selain itu, Rustika menyarankan agar Polri bersama komponen masyarakat lainnya seperti komunitas literasi digital aktif memberi edukasi kepada masyarakat agar terbangun masyarakat yang kritis terhadap berbagai konten di dunia maya. Sehingga, masyarakat mampu memanfaatkan yang baik dan menghindari konten negatif dan berbahaya.

“Polri harus terbuka pada segala masukan dari masyarakat termasuk terkait kritik,” ucap Rustika. Menurut dia, yang mungkin sulit adalah bagaimana insan Polri dapat meneladan sosok Jenderal Hoegeng, sebagai insan polisi yang jujur, hidup sederhana , dekat dengan rakyat, tidak korupsi dan hidup mewah, bekerja sepenuh hati sebagai polisi. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA