Thursday, 3 Rabiul Awwal 1444 / 29 September 2022

KPK Minta Komitmen Integritas Partai Hanura

Jumat 01 Jul 2022 10:48 WIB

Rep: Haura Hafizhah/ Red: Andi Nur Aminah

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata

Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja
KPK berharap para kader Hanura berkomitmen untuk menerapkan materi antikorupsi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata meminta integritas partai Hanura dalam gelaran Pemilu 2024 nanti. KPK berharap para kader Hanura berkomitmen untuk menerapkan materi antikorupsi.

"Pakta integritas yang telah ditandatangani semoga tidak hanya di atas kertas, tapi betul-betul diimplementasikan setiap menduduki jabatan," kata wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam keterangan, Jumat (1/7/2022).

Baca Juga

Alex mengatakan, KPK akan terus memandu dan memonitor kinerja para pejabat/penyelenggara negara. Dia melanjutkan, jika patuh dan berkomitmen penuh serta berintegritas maka sudah pasti tidak akan tersandung korupsi.

Menurut Alex, biaya politik di Indonesia sangat mahal sehingga dalam proses pemilihan pun para calon seperti diwajibkan memiliki modal. Dia menegaskan, tidak ada calon yang gratis melenggang maju pemilukada.

"Kami telah melakukan survei, dana yang harus dimiliki para calon untuk menjadi Kepala Daerah tingkat II saja sebesar Rp20-30 miliar. Untuk Gubernur, harus memiliki dana Rp 100 miliar," ujarnya.

Dia mengatakan, ongkos pencalonan dalam proses penyelenggaraan pemilukada tersebut didapat dari berbagai sponsor. Lantaran partai politik membolehkan berbagai perusahaan menyumbang.

Namun, kata Alex, hal itu menjadikan beban politik di masa depan ketika sang calon terpilih. Misalnya, perusahaan kontraktor menyumbang sang calon maju dalam pemilukada. Ketika sang calon tersebut terpilih, maka akan ditagih 'jatah proyek' di pemerintahannya.

"Kalau calon yang dijagokan menang, perusahaan penyumbang tersebut ikut tender dalam proyek kebijakannya dan pasti akan diloloskan. Nah yang seperti ini akan runyam karena sudah dipesan di awal, bahkan mulai dari perencanaan proyeknya, kegiatannya, lelangnya, dan harga yang terbentuk juga pasti tidak benar," katanya.

Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang mengaku bakal menerapkan saran, sistem, metodologi yang disampaikan KPK. Sehingga dapat menjadi bahan dalam mensosialisasikan dan membentuk kader partai yang taat hukum serta berpartisipasi aktif dalam mencegah korupsi.

"Partai Hanura akan melakukan sosialisasi dan budaya antikorupsi dan berpartisipasi aktif dalam memantau dan mempersiapkan kader antikorupsi melalui program dari Partai Hanura, khususnya dalam memberantas korupsi," katanya.

 

 

Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA