Saturday, 15 Muharram 1444 / 13 August 2022

Imbas Meme Stupa Candi Borobudur, Polisi Sita Akun Twitter Roy Suryo

Kamis 30 Jun 2022 17:32 WIB

Rep: Ali Mansur/ Red: Andi Nur Aminah

Roy Suryo.

Roy Suryo.

Foto: DPR RI
Roy Suryo menjadi terlapor atas dugaan tindak pidana penistaan agama.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidik Polda Metro Jaya telah menyita akun Twitter Roy Suryo @KRMTRoySUryo2. Penyitaan itu imbas dari kasus meme stupa candi Borobudur yang mirip Presiden Joko Widodo. Dalam kasus ini Roy Suryo sebagai terlapor atas dugaan tindak pidana penistaan agama.

"Benar akun Twitter milik Roy Suryo @KRMTRoySUryo2 disita," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan, Rabu (30/6). 

Baca Juga

Zulpan membeberkan penyitaan akun Twitter milik Roy Suryo dilakukan dalam rangka proses penyidikan kasus dugaan menistakan agama oleh Roy Suryo lewat akun tersebut. Pengusutan kasus meme stupa candi Borobudur berdasarkan dua laporan polisi dan sudah dalam tahap penyidikan. "Iya akun itu yang dia gunakan," kata Zulpan.

Diketahui dua laporan itu, pertama laporan oleh Kurniawan Santoso dengan LP/B/3042/VI/2022/SPKT/Polda Metro Jaya, tertanggal 20 Juni 2022. Laporan kedua oleh Ketua DPP Dharmapala Nusantara, Kevin Wu pada 20 Juni 2022 dengan nomor LP/B/0293/VI/2022/SPKT/BARESKRIM tertanggal 20 Juni 2022. 

"Artinya dua laporan polisi yang telah dipelajari dan juga dilakukan pemeriksaan, dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan karena telah memenuhi adanya unsur pidana di dalamnya," kata Zulpan di Polda Metro Jaya, Rabu (29/6/2022). 

Penyidik Polda Metro juga telah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dengan nomor SP Sidik/2957/VI/Ditreskrimsus tanggal 28 Juni 2022. Kemudian polisi juga akan membuat permohonan penetapan penyitaan, pemeriksaan digital forensik. "Kemudian juga kita akan mengirimkan bukti ke laboratorium untuk uji forensik," kata Zulpan.

Adapun pasal yang disangkakan terhadap Roy Suryo, yaitu Pasal 28 ayat 2 juncto pasal 45 A ayat 2 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 156 A KUHP dan atau pasal 15 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA