Sunday, 16 Muharram 1444 / 14 August 2022

Asbanda Komitmen Majukan Perekonomian Daerah

Kamis 30 Jun 2022 07:30 WIB

Rep: ANTARA/ Red: Fuji Pratiwi

Ilustrasi layanan bank. Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) berkomitmen memajukan perekonomian daerah, khususnya melalui petani, nelayan, dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM).

Ilustrasi layanan bank. Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) berkomitmen memajukan perekonomian daerah, khususnya melalui petani, nelayan, dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM).

Foto: Republika/Aditya Pradana Putra
BPD sebagai bank pembangunan daerah harus menyentuh rakyat kecil.

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) berkomitmen memajukan perekonomian daerah, khususnya melalui petani, nelayan, dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM).

"Kami berupaya menerjemahkan kebijakan pemerintah, yakni BPD sebagai agen pembangunan daerah untuk memajukan perekonomian di daerah masing-masing," kata Ketua Umum Asbanda Supriyatno di Solo.

Baca Juga

Ia mengatakan, sejauh ini ada dua tantangan yang dihadapi oleh BPD dalam perkembangannya. Yakni memajukan teknologi di era digital dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) agar mampu bersaing dalam kompetisi secara luas.

Menurut dia, peran BPD bukan semata-mata mencari laba usaha tetapi juga bagaimana berfungsi sebagai bank pembangunan daerah, yakni harus menyentuh rakyat kecil. Khusus kinerja Bank Jateng, salah satu program yang menyentuh rakyat kecil yakni kredit usaha rakyat (KUR).

Realisasi KUR dari Bank Jateng sudah hampir menyentuh Rp 5 triliun. "Itu di sepanjang tahun ini, tahun lalu kurang lebih 80 persennya," kata Direktur Utama Bank Jateng tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Agus Fatoni mengatakan pemerintah mendorong upaya yang dilakukan oleh Asbanda terkait peran utamanya dalam meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian di daerah. "Ada beberapa isu yang ingin saya sampaikan, salah satunya terkait elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Ini perlu didorong dan jadi keharusan, karena di era 4.0 semua harus serba transparan, cepat, mudah, jadi PR untuk dikembangkan," kata Agus.

Selain itu, dikatakannya, terkait dengan kebijakan pemerintah yakni mendorong penggunaan produk dalam negeri. Ia mengatakan dengan kewajiban belanja 40 persen produk dalam negeri maka akan mendorong UMKM dan produk lokal.

"Ini jadi tantangan BPD yang memang keberadaannya ada di daerah, bagaimana mendukung pengembangan produk dalam negeri," kata Agus lagi.

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA