Tuesday, 11 Muharram 1444 / 09 August 2022

Prancis Miliki Ketua Majelis Rendah Perempuan Pertama Kali

Rabu 29 Jun 2022 07:20 WIB

Rep: Dwina Agustin/ Red: Friska Yolandha

Reaksi Yael Braun-Pivet setelah terpilih sebagai ketua Majelis Nasional, Selasa, 28 Juni 2022 di Paris. Majelis rendah parlemen Prancis membuka sesi pertamanya sejak partai Presiden Emmanuel Macron kehilangan mayoritasnya, dan memilih seorang wanita sebagai pembicara untuk pertama kalinya.

Reaksi Yael Braun-Pivet setelah terpilih sebagai ketua Majelis Nasional, Selasa, 28 Juni 2022 di Paris. Majelis rendah parlemen Prancis membuka sesi pertamanya sejak partai Presiden Emmanuel Macron kehilangan mayoritasnya, dan memilih seorang wanita sebagai pembicara untuk pertama kalinya.

Foto: AP Photo/Michel Euler
Braun-Pivet dipandang mengirimkan pesan penting tentang perempuan dalam politik.

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Ketua baru majelis rendah parlemen Prancis menjadi perempuan pertama yang memegang jabatan itu, Selasa (28/6/2022). Sosok Yael Braun-Pivet terpilih sebagai ketua dalam Majelis Nasional Prancis dalam pertemuan sensi pertama parlemen.

Braun-Pivet adalah anggota aliansi sentris Macron Ensemble yang masih memiliki kursi terbanyak di Majelis, meski tidak cukup banyak suara untuk mengamankan posisi dalam penentuan Undang-Undang (UU). Majelis adalah lembaga parlemen paling kuat di Prancis.

Baca Juga

Perempuan tetap menjadi minoritas di Majelis dan penunjukan Braun-Pivet dipandang mengirimkan pesan penting tentang perempuan dalam politik. Seorang pengacara yang menghabiskan beberapa tahun tinggal di Asia ini terpilih pertama kali pada 2017 dan terpilih kembali bulan ini di distriknya di barat Paris. Dia memimpin Komite Hukum Majelis Nasional selama lima tahun terakhir.

Parlemen sedang mempersiapkan untuk menangani proposal untuk memerangi inflasi dan mengabadikan hak aborsi dalam Konstitusi Prancis. Isu itu sebagai tanggapan atas keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) pekan lalu untuk menghapus perlindungan konstitusional perempuan untuk aborsi. Aborsi di Prancis disahkan pada 1975 dan mendapat dukungan politik yang luas.

"Keputusan brutal yang dijatuhkan Jumat (24/6/2022) lalu oleh Mahkamah Agung AS, yang membalikkan komitmennya, yang sangat mengejutkan kami, adalah pengingat yang nyata untuk waspada,” kata Braun-Pivet setelah menjadi ketua Majelis Nasional.

"Tidak ada yang harus diterima begitu saja. Sejarah dibuat dengan kemajuan besar tetapi selalu terancam terbalik. Hak ini diperjuangkan dan tidak dapat dicabut. Ini adalah keyakinan saya sebagai seorang wanita hari ini adalah bahwa kita perlu menjadi pengawas agar tetap di tempat selamanya," katanya kepada anggota parlemen.

sumber : AP
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA