JAKARTA -- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta DPR dan pemerintah memastikan proses legislasi Rancangan Undang-Undang KUHP (RKUHP) berlangsung transparan dan partisipatif. Proses ini penting dalam demokrasi untuk meningkatkan kepercayaan publik. "Proses legislasi juga perlu membuka pembahasan secara lebih menyeluruh untuk memastikan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara,"...
Berita Lainnya