REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA - Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, menargetkan angka stunting pada 2024 turun pada posisi angka 13 persen. Menurut Wakil Bupati Purbalingga H Sudono, pemerintah pusat sebenarnya menargetkan angka stunting di Purbalingga pada posisi 14 persen pada 2024.
Sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan 13,3 persen. Namun pihaknya meminta agar angka stunting Purbalingga pada 2024 turun pada posisi angka 13 persen. “Saya mau 2024 angka stunting Purbalingga turun sampai pada posisi angka 13 persen. Meskipun target kita secara nasional dituntut mampu menurunkan posisi di angka 14 persen,” kata Sudono saat Rembuk Stunting di Wisma Asri, Kabupaten Purbalingga, Selasa (28/6/2022).
Dari data di Bapelitbangda, prevalensi stunting di Purbalingga selama lima tahun terakhir memberikan kemajuan yang cukup baik, di mana setiap tahun mengalami penurunan. Pada 2017 angka stunting di Kabupaten Purbalingga berada di angka 28,4 persen dan turun di angka 26,4 persen pada 2018.
Pada 2019 kembali turun sampai posisi angka 17,8 persen. Kemudian secara perlahan terus menurun sampai angka 16,93 persen di 2020 dan 15,7 persen pada 2021. Wabup menjelaskan, permasalahan yang sering dihadapi terkait permasalahan data.
Untuk mendapatkan data yang valid dan sama jumlah kasus stunting dibutuhkan kerja sama antara Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), termasuk dengan tim atau pemerintahan desa/kelurahan. “Kita butuh kerja sama, dan datanya itu diawali dari desa, agar datanya valid dan sama,” tegasnya.
Kepala Bapelitbangda selaku Koordinator Bidang Koordinasi dan Konvergensi TPPS, Suroto mengungkapkan, pihaknya mempunyai tugas menyelenggarakan Rembuk Stunting yang merupakan aksi ketiga dari delapan aksi konvergensi penanganan dan pencegahan stunting.
Pada 2023 berdasarkan hasil analisis situasi ditemukan 24 desa/kelurahan dengan jumlah dan prosentase anak yang memiliki tinggi badan pendek dan sangat pendek terbanyak. Di 24 desa/kelurahan tersebut angka stunting rata-rata sebesar 28,41 persen.
“Pada 2022 kita telah menyelenggarakan aksi ke 1 dan 2 berupa analisis situasi untuk penentuan lokus desa stunting dan rencana program yang akan dilaksanakan 2023. Ke 24 desa/kelurahan tersebut akan dijadikan lokus penanganan stunting di 2023,” kata dia.
Suroto memaparkan, kendala yang dihadapi terkait ketersediaan data yang ada di perangkat daerah, terutama yang berbasis data desa. Oleh karenanya, tujuan dari Rembuk Stunting di antaranya membangun komitmen publik dalam kegiatan penurunan stunting secara terintegrasi di Purbalingga dengan keluaran berupa deklarasi dan komitmen pemangku kepentingan baik pemerintah, maupun organisasi masyarakat untuk pelaksanaan percepatan penurunan stunting.
Rembuk Stunting ditandai dengan deklarasi yang dibacakan Wakil Bupati H Sudono dan dilanjutkan Penandatanganan Komitmen Bersama Percepatan Penurunan Stunting di Purbalingga. Tanda tangan komitmen bersama diawali oleh wakil bupati, ketua TP PKK Purbalingga, kepala Bapelitbangda, kepala Dinas Kesehatan, kepala DinsosdaldukKBP3A, dan seluruh peserta Rembuk Stunting.
Sedangkan paparan dilakukan oleh Kepala Dinkes Kabupaten Purbalingga Jusi Febrianto dengan materi Strategi Percepatan Penurunan Stunting, Kepala DinsosdaldukKBP3A Eni Sosiatman dengan materi Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting, dan paparan terkait pencegahan stunting oleh dr Ardian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
