REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Pemerintah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten melaporkan angka kemiskinan ekstrem di daerah itu pada tahun 2021 mencapai 6,2 persen atau turun 0,21 poin persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 6,23 persen.
"Pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 tercatat ada 6,23 persen atau total sebanyak 234 ribu jiwa penduduk miskin. Tetapi di tahun 2021 terjadi penurunan jadi 6,2 persen," ucap Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang Taufik Emil.
Ia mengatakan bahwa angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tangerang setiap tahunnya terus mengalami perubahan. Hanya saja untuk angka yang dilaporkan pada tahun 2021 itu terjadi sedikit penurunan dibandingkan pada awal pandemi yaitu 2019-2020.
"Sementara di tahun 2022 ini kita menargetkan penurunan angka kemiskinan mencapai 5,32 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 3,245 juta jiwa. Dan mudah-mudahan itu bisa terealisasi," katanya.
Kemudian, dikatakan Taufik, dalam upaya menekan angka garis kemiskinan tersebut, ada beberapa masalah dan tantangan yang akan dihadapi Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Salah satunya, yaitu dapat dilihat dari beberapa komponen bidang, yang pertama ekonomi, kesehatan, pendidikan serta infrastruktur dasar di daerah itu.
Ia menyebutkan, pada bidang ekonomi misalnya terdapat penduduk usia produktif yang masih banyak dari mereka memiliki pendapatan di bawah 1,2 juta per-bulan. Artinya, itu menjadi penambahan angka garis kemiskinan.
"Dan itu dampak dari banyaknya penutupan usaha/ekonomi yang tutup," tuturnya.
Di samping itu, dari bidang pendidikan pun kini masih terdapat angka putus sekolah pada tingkat pendidikan SD dan SMP yang akan mempengaruhi meningkatnya angka pengangguran dan kembalinya berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat.
"Selanjutnya di bidang kesehatan, Kabupaten Tangerang saat ini masih banyak angka stunting ditemukan. Meski saat ini kita sudah melakukan upaya penekanan angka tersebut," ujar dia.
Kendati demikian, ia menambahkan, dari beberapa tantangan itu pihak pemerintah daerah kini telah melakukan berbagai langkah serta upaya dalam mengatasinya. Di antaranya dengan mengeluarkan program-program bantuan kesehatan dan modal usaha pada pemulihan ekonomi masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
