Sunday, 16 Muharram 1444 / 14 August 2022

Partai Buruh Gugat UU PPP ke MK Hari Ini

Senin 27 Jun 2022 08:30 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Bilal Ramadhan

Massa dari elemen serikat buruh berjalan menuju gedung DPR RI untuk menyampaikan lima tuntutan diantaranya menolak revisi UU Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan. Partai Buruh mengajukan gugatan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hari ini.

Massa dari elemen serikat buruh berjalan menuju gedung DPR RI untuk menyampaikan lima tuntutan diantaranya menolak revisi UU Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan. Partai Buruh mengajukan gugatan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hari ini.

Foto: Republika/Thoudy Badai
Partai Buruh mengajukan gugatan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hari ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Buruh akan melakukan uji formil dan materiil terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) ke Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini pukul 14.00 WIB.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut, judicial review (JR) dilakukan oleh Partai Buruh bersama dengan 60 Federasi Serikat Buruh, SPI, JALA PRT, UPC, Forum Guru Honorer, Buruh Migran, dan Ojek Daring.

Baca Juga

"Akan ikut mengantar kuasa hukum mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi kurang lebih 150 orang buruh," kata Said dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/6).

Said menuturkan, dalam pengujian materiil, pihaknya tidak menolak metode omnibus. Tetapi meminta agar metode itu hanya boleh digunakan untuk penggabungan berbagai materi muatan ke dalam sebuah Undang-Undang, sepanjang materi muatan yang digabungkan itu mempunyai kesamaan subjek.

Ia menegaskan, gugatannya tersebut bertujuan agar apabila UU Ketenagakerjaan hendak diubah, maka perubahannya tidak boleh digabungkan dalam satu Undang-Undang dengan materi muatan yang berkenaan dengan investasi dan sebagainya.

"Hal lainnya adalah kita meminta agar RUU yang sudah mendapatkan persetujuan bersama DPR dan Presiden dan sudah disahkan secara materiil dalam sidang Paripurna DPR tidak boleh diubah," ucapnya.

Pendaftaran judicial review UU PPP akan dilakukan dengan cara datang secara langsung ke Gedung Mahkamah Konstitusi. Pendaftaran uji formil dan materil UU PPP akan dipimpin secara langsung oleh Koordinator Kuasa Hukum Partai Buruh, Said Salahudin dan Muhammad Imam Nassef.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA