REPUBLIKA.CO.ID, MUBAR -- Mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavia, dan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi, untuk mengatasi krisis pangan dunia sebagai dampak perang Rusia-Ukraina, Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar) Bahri bergerak menunjungi lokasi lahan pertanian.
Dia ingin mewujudkan kepala daerah yang dituntut untuk bertindak lokal, berpikir global. Bahri memanfaatkan lahan pertanian yang berpotensi menghasilkan produk pertanian untuk menguatkan ketahanan pangan.
Langkah strategis dilakukan Bahri dengan meninjau lahan yang potensial sebagai areal persawahan baru di Desa Lakanaha, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Mubar. Dia harus bermandikan lumpur, karena berjalan kaki menyusuri semak belukar sejauh 10 kilometer (km).
Baca: Kemendagri Apresiasi Inovasi Jagong Gayeng dan Satlinmas Avatar di Kudus
Bahri turun langsung ke calon lahan cetak sawah baru yang ternyata masih bersengketa tapal batas desa. Karena itu, ia telah berkoordinasi dengan seluruh camat dan kades untuk segera mendata dan melaporkan potensi apa saja yang ada di wilayahnya, khususnya desa yang memiliki potensi cetak sawah baru.
"Kades harus melaporkan potensi jumlah lahan yang bisa kita konversi jadi sawah. Jadi kita akan buat pusat pengembangan pertanian di Kabupaten Muna Barat," kata Bahri di Desa Lakanaha, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Mubar dalam siaran pers di Jakarta, Senin (27/6/2022).
"Kemarin Kades Lakanaha melaporkan 700 hektare lahan, namun 400 hektare masih berselisih batas antara Lakanaha dan Lawada. Karena itu, saya turun langsung meninjau mana objek lahan tersebut. Kalau 300 hektare ya siap," terang Bahri menambahkan.
Menurut Bahri, mengingat Kades Lawada tidak hadir, pihaknya akan mengagendakan rapat untuk duduk bersama dengan pemilik lahan antara Lawada dan Lakanaha. "Nanti kita buatkan berita acara yang akan diperkuat dengan keputusan bupati tentang penetapan batas desa yang menjadi sengketa itu. Nah, selesai itu baru kita rencanakan bagaimana mendesain cetak sawah itu," terangnya.
Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri tersebut menjelaskan, pihaknya saat ini baru sebatas menghitung potensi untuk mendesain cetak sawah baru. "Mana yang bisa masuk dalam APBD, mana yang harus diusulkan Kementerian," jelasnya.
Mengingat potensi yang besar, lanjut Bahri, Kabupaten Mubar akan dijadikan percontohan untuk mengatasi krisis ketahanan pangan. Kepala Desa Lakanaha EI Badrun menjelaskan, lahan yang bermasalah hanya sekitar 400 hektare dan yang berpotensi menjadi potensi sawah baru sekitar tujuh hektare dan empat hektarenya diklaim milik Desa Lawada.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
