Wednesday, 2 Rabiul Awwal 1444 / 28 September 2022

Dewan Ingatkan Pembangunan Tol Sumatra Ikuti Standar, Jangan Asal Jadi

Sabtu 25 Jun 2022 13:30 WIB

Rep: Amri Amrullah/ Red: Erik Purnama Putra

Foto udara pembangunan proyek jalan tol Trans Sumatera (JTTS) ruas simpang Indralaya-Muara Enim seksi simpang Indralaya-Prabumulih di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir (OI), Provinsi Sumatra Selatan, Jumat (20/5/2022).

Foto udara pembangunan proyek jalan tol Trans Sumatera (JTTS) ruas simpang Indralaya-Muara Enim seksi simpang Indralaya-Prabumulih di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir (OI), Provinsi Sumatra Selatan, Jumat (20/5/2022).

Foto: ANTARA/Nova Wahyudi
Komisi I DPR berharap ganti rugi lahan untuk tol berjalan tidak membebani rakyat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Percepatan pembangunan infrastruktur strategis, salah satunya Tol Sumatra diminta tetap kedepankan standar dan kualitas. Jangan sampai pengerjaan yang cepat di lapangan demi mengejar target, namun hanya asal jadi dengan kualitas buruk.

Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae mengatakan, niat baik pemerintah dalam menindaklanjuti infrastruktur jalan tol di Pulau Sumaera harus didukung oleh mutu yang baik. Oleh karena itu, Komisi V DPR mendorong pertumbuhan infrastruktur tetap menjaga kualitasnya. Tujuannya agar ekonomi masyarakat Indonesia tumbuh dengan baik, mulai pelaku ekonomi kecil dan pelaku ekonomi besar.

Baca: Gajah Sumatra Bernama Codet Melintasi Tol Pekanbaru-Dumai

"Yang menjadi perhatian, tolnya jangan asal jadi sebab kadang kala kalau asal jadi umurnya akan pendek, akan cepat rusak dan memakan biaya tinggi oleh karena itu kita lebih konsentrasi kepada mutu dan waktu pelaksanaan, serta tidak membebani rakyat terlalu banyak," ujar Ridwan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/6/2022).

Terkait dengan pembebasan lahan, Ridwan mengingatkan, memang ada ganti rugi dan ada beberapa persen yang belum selesai. Dia menyebut, dewan berharap ganti rugi berjalan tidak membebani rakyat. Artinya rakyat jangan terkorbankan kalau memang itu hak mereka, diselesaikan dengan yang sebenar-benarnya.

"Tujuan mulia pemerintah sekarang yaitu menghubungkan provinsi lainnya yang ada di Sumatra kita harapkan mudah-mudahan bisa selesai sebelum tahun 2024," ujar politikus Partai Golkar itu.

Baca: Fasilitas dan Layanan di Astra Cipali Menjadi Benchmarking Tol di Indonesia

Mengenai prinsip yang harus terselesaikan, Ridwan berharap ,jangan menjadi kesan yang tidak terselesaikan. "Itu harus diselesaikan sampai tahun 2024 dan saya percaya menteri PUPR telah memikirkan hal itu," jelasnya.

Dia menegaskan, membangun jalan besar butuh biaya begitu banyak. Infrastruktur jalan tol di Indonesia juga dapat dirasakan manfaatnya salah satunya mengatasi masalah mudik meskipun masih ada kelemahannya.

"Setiap pembangunan pasti berdampak, saya yakin lahirnya jalan tol ataupun jalan nasional lainnya mungkin ada efek negatifnya tetapi jauh lebih besar manfaatnya dibandingkan negatifnya," ucap Ridwan.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA