REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH -- Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) Nizar Ali menjelaskan pelaksanaan operasional haji 1443 Hijriyah/2022 Masehi berjalan dengan baik meski ada beberapa kendala, namun sejauh ini bisa diatasi.
“Alhamdulillah, sampai hari ini Insya Allah pelaksanaan haji di Arab Saudi berjalan dengan baik, meski ada beberapa kendala tapi bisa diatasi dan teman-teman petugas haji Daker Makkah, Daker Madinah, dan Daker Bandara,” terang Nizar kepada media yang tergabung dalam Media Center Haji (MCH) Makkah, Jumat (24/6/2022).
“Para petugas melaksanakan tugas dengan baik, memang ada beberapa hal tapi sifatnya administratif dan bisa diantisipasi, misal ada perbedaan nama antara paspor dengan visa, kemudian ada juga nama sama tapi nomor paspor di visa dan paspor beda,” sambung Nizar yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kemenag, dalam siaran persnya.
Dijelaskan Nizar, pelaksanaan fast track juga sudah lebih baik. Dulu ada koper terpisah, sekarang tidak ada, dulu terpisah suami isteri bisa satu dengan lain sekarang tidak ada lagi, saya lihat ini ada perkembangan bagus dan perlu dipertahankan,” terang Nizar.
“Selama ini juga dilakukan evaluasi pelaksanaan supaya kalau ada masalah bisa dimitigasi sehingga berjalan dengan baik,” sambungnya.
Di Makkah, menurut Nizar, pelaksanaan operasional haji juga berjalan baik karena jumlah jamaah menurun yakni hanya separuh kuota normal, yakni 220 rihu jamaah. “Semalam saya amati Masjdil Haram masih lancar orang thawaf, sa’i juga tidak ada kendala berarti, berjalan dengan baik, mudah-mudahan ini bisa dipertahankan sampai selesainya operasional haji,” tandasnya.
Terus Lakukan Evaluasi dan Beri Masukan, Itjen Kemenag Tekan Pembayaran Jasa Tak Resmi Jelang Puncak Ibadah Haji
Tim Pengawas Haji Inspektorat Jenderal Kementerian Agama mendorong Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 1443H/2022M untuk memberikan atensi pada sejumlah layanan jemaah sehingga mereka dapat beribadah lebih nyaman.
“Ada beberapa peristiwa yang perlu mendapat atensi dari PPIH, pertama masalah joki pendorongan kursi roda karena aturan di masjidil haram tidak boleh ada orang yang di luar petugas khusus pendorong kursi roda,” kata Plt Inspektur Jenderal Kemenag Nizar Ali.
Nizar meminta agar dilakukan mitigasi agar jamaah tidak menggunakan jasa pendorong kursi roda tidak resmi tersebut. Menurutnya, agar semua informasi ini disampaikan kepada ketua rombongan setiap kloter saat mendarat di bandara menuju bus.
“Ketua rombongannya supaya diberi tahu agar anggota jamaahnya menghindari pengunaan jasa kursi roda tidak resmi, berkoordinasi dengan sektor khusus yang ada di Masjidil Haram untuk melanjutkan kepada para petugas yang ada di situ, mengkomunikasikan dan kemudian negosiasi harga jasa pendorong kursi roda agar bisa lebih murah,” kata Nizar.
Selanjutnya, lanjut Nizar, penataan jalur (reroute) bus shalawat di Kawasan Mahbaz Jin agar jamaah tidak perlu menyeberang jalan untuk naik bus shalawat yang akan mengantar jemaah dari hotel ke Masjidil Haram, pun sebaliknya saat kembali ke hotel.
“Perlu ada perubahan soal transportasi, karena terowongan yang ada di Mahbas Jin itu sedang perbaikan dan jemaah harus menyeberang jalan. Perlu adanya reroute ini perlu dikoordinasikan dengan perusahaan bus dan instansi terkait di Kota Makkah,” terang Nizar.
“Hal-hal lain, seperti persiapan Arafah, Muzdalifah,dan Mina dan hal-hal lainnya perlu dibahas bersama dan Alhamdulillah sudah ada tindak lanjutnya dalam hal ini,” tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
